KENTINGAN - Penolakan kenaikan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan penetapan biaya pengembangan institusi (BPI) kembali digulirkan mahasiswa UNS.

Mereka yang menamakan diri Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) bersikukuh meminta Rektor Prof Dr dr HM Syamsulhadi SpKJ agar mencabut SK yang mengatur kenaikan biaya tersebut.

Dalam SK itu, SPP yang selama ini Rp 375.000/semester naik menjadi Rp 500.000/ semester bagi mahasiswa angkatan 2004. Lalu, BPI yang pada tahun-tahun lalu tidak ada kini ditetapkan Rp 1 juta bagi mahasiswa program noneksakta dan Rp 1,5 juta untuk program eksakta.

"Kenaikan SPP dan penerapan BPI itu merupakan kebijakan yang memberatkan masyarakat, sehingga kami tegas menolaknya," kata Ketua BEM UNS Nafi Asrori.

Dalam pernyataan sikap KBM yang dia bacakan di hadapan wartawan di ruang Humas UNS disebutkan, UNS sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) yang belum berstatus perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN ) telah mengambil sikap seperti PT BHMN berupa komersialisasi pendidikan.

Mereka menilai, belum adanya transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan adanya kebocoran dan inefisiensi dana tidak terdeteksi. Akhirnya, hal itu bisa mengakibatkan UNS kekurangan dana.

"Kebijakan menaikkan SPP dan penetapan BPI merupakan kebijakan instan agar cepat mendapatkan uang tanpa diikuti analisis komprehensif, tetapi lebih mengedepankan logika kebutuhan uang. Hal itu menghilangkan variabel kondisi sosial masyarakat," tambahnya.

Saat ditanya apa maksud UNS tidak transparan, Nafi mencontohkan berbelit-belitnya birokrasi permohonan dana dengan pengajuan proposal bagi kegiatan organisasi mahasiswa. Menurutnya, bantuan dana yang turun pun tidak memiliki standar yang jelas, sehingga tidak ada transparansi. "Kami pernah meminta laporan keuangan UNS kepada rektorat, tetapi pimpinan tidak mau memberikannya. Ini kan tidak transparan," dalihnya.

Dia mengakui, Rektor pernah menghadiri dialog dengan mahasiswa mengenai hal tersebut. Yang disodorkan adalah kekurangan dana di UNS. "Lalu yang dinyatakan hal normatif semua. Karena itu, kami ingin kenaikan SPP dan BPI ini dicabut," tandasnya. (D11-17e)