SIMPATI dan dukungan publik di putaran kedua Pilpres 2004, merupakan prasyarat mutlak kemenangan pasangan capres/ cawapres Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, atau pasangan Megawati - Hasyim Muzadi. Di putaran kedua, setiap pasangan harus bersikap arif menyikapi rumor publik. Baik yang terbentuk dengan sendirinya alias tanpa rekayasa pihak lain, maupun yang terstruktur dan sistemik diciptakan lawan politik untuk memenangkan persaingan.

Rumor publik yang perlu disikapi arif dan bijaksana oleh kedua pasangan capres / cawapres, adalah yang mengarah kepada pembentukan agenda tersembunyi calon dwi tunggal pimpinan nasional kita. Kalau agenda tersembunyi itu tidak sedini mungkin diperjelas benar tidaknya oleh pasangan capres/ cawapres yang menjadi target sasaran, agenda tersebut bisa menjadi virus mematikan, yang berujung kekalahan capres/ cawapres dimaksud.

Sejauh merugikan kepentingan pasangan capres/ cawapres, agenda tersembunyi tidak boleh dibiarkan berlanjut. Kalau agenda yang merugikan itu tidak secepatnya dianulir, maka dukungan suara pemilih kepada capres / cawapres SBY - Kalla, bukan mustahil akan dialihkan kepada pasangan Mega- Hasyim. Begitu pula sebaliknya.

Salah satu contoh konkret, adalah rumor publik yang mengarah agenda tersembunyi SBY-Kalla. Agenda tersembunyi yang akan sangat mudah mendorong eksodusnya dukungan masyarakat kepada pasangan SBY - Kalla di putaran kedua Pilpres 2004, adalah posisi Indonesia sebagai "boneka Amerika", jika SBY menjadi Presiden RI 2004 - 2009.

Sementara rumor publik yang dapat merusak citra pasangan Mega-Hasyim , adalah agenda tersembunyi "etos rakyat kecil", bila Megawati kembali menduduki kursi RI- 1. Isu yang berkembang dan terbungkus dalam rumor publik itu menyatakan, supremasi hukum akan diposisikan di bawah kepentingan rakyat kelas bawah (etos rakyat kecil ). Kondisi ini membuat ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat, sama sekali tidak dijamin selama pemerintahan Mega-Hasyim.

Komunikasi PoIitik

SBY-Kalla yang proporsi dukungan suara pemilihnya jauh lebih tinggi dibanding Mega-Hasyim di putaran pertama, mesti cepat-cepat memberikan jaminan kepada bangsa Indonesia atas keberaniannya bersikap tidak tunduk kepada tekanan Amerika. Rumor publik menuding mereka akan menjadi dwi-tunggal pimpinan nasional kita, yang pemerintahannya ditandai ketertundukan kepada Amerika.

SBY-Kalla, entah karena kesalahan ucapan mereka atau orang-orang terdekatnya, atau disebabkan isu yang sengaja dilontarkan lawan politiknya, menjelang putaran kedua Pilpres 2004 tampil dalam sosok kesan "bonekanya" kekuatan politik dan ekonomi global.

Kalau mereka memperoleh suara lebih banyak dibanding Mega-Hasyim di putaran kedua, akibatnya pemerintah Indonesia akan kembali mengagungkan pembangunan dan stabilitas keamanan, tidak peduli apakah di bawah kendali kapitalis global, di samping di bawah "payung keamanan" negara adikuasa, atau hasil politik berdikari. Rumor publik tertuju capres/cawapres Mega-Hasyim, lain lagi.

Kalau mereka terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden RI 2004 negeri ini akan diatur oleh norma hukum yang super ketat, guna mewujudkan stabilitas formal. Regulasi berlebihan yang memprioritaskan stabilitas formal itu, bukan mustahil akan menyisihkan dinamika bangsa.

Agenda tersembunyi yang dapat merusak citra diri kedua pasangan capres/cawapres itu, boleh jadi akan dinilai sebagai sesuatu yang tidak benar oleh pemilih atau calon pemilih di putaran kedua Pilpres 2004. Sebaliknya, bukan mustahil juga dianggap benar, bahkan dipercaya sepenuhnya oleh pemilih, sehingga mereka mengalihkan pilihan politiknya, di bilik suara tanggal 20 September.

Pengorbanan Demokrasi

Agenda tersembunyi lain yang tertuju serempak kepada kedua pasangan capres/cawapres di putaran kedua, adalah keinginan SBY-Kalla, juga Mega-Hasyim, bila mereka kelak terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2004 - 2009, untuk menghidupkan kembali fungsi lembaga intelejen negara, seperti Laksus (militer) dan Departemen Penerangan (sipil).

Kedua pasangan itu diisukan akan kembali memprioritaskan stabilitas politik, ekonomi, keamanan, kebudayaan dan lain-lain.

Menurut isu (rumor), agenda tersembunyi kedua pasangan capres/ cawapres, merefleksikan sikap hati-hati mereka terhadap demokrasi. Kendati tidak menyimbolkan sikap anti demokrasi, tetapi rumor publik yang relatif sama muatan maknanya terhadap kedua pasangan capres/ cawapres, bahwa baik SBY - Kalla, maupun Mega-Hasyim, sama-sama akan pasang "kuda-kuda" ekstra ketat terhadap dinamika demokrasi bangsa Indonesia, bila mereka memenangkan putaran kedua Pilpres 2004.

Sejauh ini, kedua pasangan calon dwi tunggal pimpinan nasional kita itu, tidak mengisyaratkan kemungkinan pemberangusan kembali kebebasan kampus.

Juga tidak mengarah ke upaya perlunakan kontrol lembaga swadaya masyarakat (LSM), buruh, cendekiawan, pers dan berbagai segmen publik kritis lainnya.

Namun, Mega yang punya pengalaman praktis sebagai pucuk pimpinan negara, dan SBY dengan pengalamannya di bidang pertahanan keamanan, termasuk Menko Polkam di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, harus lebih bersikap arif dalam menyikapi dinamika demokrasi bangsa kita, lima tahun ke depan.

Untuk itu, di putaran kedua Pilpres 2004, seharusnya mereka menjanjikan batas-batas dinamika demokrasi yang bisa diterima, di samping rambu-rambu hukum terhadap demokrasi yang kelak akan mereka legalkan, semata-mata demi hak asasi manusia, hak sipil dan lain-lain.

Agenda Terbuka

Di sisa-sisa waktu menuju 20 September mendatang, kedua pasangan capres/ cawapres, dan tim sukses masing-masing, perlu bekerja lebih keras untuk membentuk opini publik yang menguntungkan kepentingan para pihak dimaksud. Kesalahan yang mereka lakukan di putaran pertama Pilpres 2004, bahkan di waktu-waktu sebelumnya, harus mereka janjikan tidak akan terulang.

Kesalahan fatal diktator mayoritas, atau tirani minoritas, baik sebatas pengalaman era Orde Baru, maupun sikap basis massa pendukung figur publik dimaksud, harus dijanjikan sebagai agenda terbuka. Konsisten dengannya, kedua pasangan capres/ cawapres tadi sama-sama berjanji siap kalah, bukan hanya siap menang, di putaran kedua Pilpres 2004.

Kedua pasangan capres/ cawapres perlu melontarkan gagasan lama, atau gagasan baru, yang dikemas dalam agenda terbuka masing-masing, bila mereka mampu menduduki kursi kepresidenan. Agenda terbuka mereka yang utama, adalah kepastian RI tidak akan berkiblat ke Amerika, dan atau negara lain, atau ke lembaga yang mana pun, sehingga meninggalkan rakyatnya sendiri.

Siapa pun yang kelak akan terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden RI 2004-2009, harus menjamin kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, golongan, apalagi global. Di putaran kedua ini, mereka sepantasnya bersungguh-sungguh berjanji untuk mengembangkan insiatif dan dinamika masyarakat Indonesia, ketimbang cuma merujuk kekuatan asing sebagai reflektor kepribadian bangsanya sendiri.

Agenda terbuka yang juga seyogyanya disosialisasikan di putaran kedua Pilpres 2004, adalah peniadaan sekularisasi kebudayaan, sosial, politik dan lain-lain."Rusaknya" kehidupan individu dan masyarakat sejak beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh tidak berfungsinya nilai-nilai luhur manusia Indonesia. Disamping tidak berperan optimalnya lembaga keagamaan, pendidikan, politik dan lain-lain di tengah masyarakat.

Fungsi kontrol publik secara langsung, selain yang secara legal formal diperankan parlemen, perlu mendapat jaminan hukum di bawah Presiden RI 2004-2009. LSM, lembaga kemasyarakatan, keagamaan, cendekiawan, pers, atau lainnya, perlu diposisikan sebagai "pintu masuk" oposisi, guna mencegah Presiden/Wakil Presiden dan seluruh aparat pembantunya menyalahgunakan kekuasaan.

Di putaran kedua Pilpres 2004, seharusnya segenap warga bangsa kita, termasuk SBY-Jusuf Kalla, dan Megawati-Hasyim Muzadi, menyadari kekayaan alam, budaya dan kualitas SDM Indonesia, merupakan kekayaan negara, di samping milik rakyat, yang harus dilindungi, dipelihara dan dikembangkan pemerintah. Karenanya, keinginan menerapkan kebijakan denasionalisasi semua kekuatan itu, seharusnya dibuang jauh-jauh oleh SBY - Kalla, atau Mega - Hasyim.

Tanpa maksud dan tujuan diskriminatif, Presiden/ Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan lima tahun ke depan, tidak boleh berpaling dari ekonomi kerakyatan. Tidak seyogyanya mereka memprioritaskan konglomerat, apalagi hanya karena politik balas budi kepada konglomerat, yang secara terbuka atau terselubung ikut membiayai kampanye .

Bila kedua pasangan capres/ cawapres dan tim sukses masing-masing tidak mampu menyikapi secara arif rumor dan agenda (tersembunyi atau terbuka) diuraikan terdahulu, sangat sulit berharap tercegahnya rencana eksodus pemilih dari pasangan capres/ cawapres tertentu. Di samping sangat besar kemungkinan pemilih memutuskan untuk memberikan suara kepada pasangan tertentu, dan bukan pasagan lain, seperti direncanakan semula.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, agenda tersembunyi pasangan capres / cawapres dapat mengakibatkan bertambahnya golput. Pemilih yang semua bermaksud menggunakan hak suaranya 20 September, berbalik tidak mau memilih salah satu dari keduanya, atau secara sengaja memilih keduanya (agar suaranya tidak dihitung), sebagai dampak tidak populer da populisnya agenda capres/ cawapres yang bersangkutan.(18)

- Novel Ali, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.