- Dua capres yang bakal bertarung di putaran kedua, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri telah berdialog dengan kalangan dunia usaha, termasuk para duta besar dan sejumlah perwakilan lembaga internasional, di Jakarta Convention Center (JCC). Acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, dimanfaatkan kedua kandidat untuk memaparkan visi, misi, maupun platform-nya di bidang ekonomi. Namun sayang, pemaparannya belumlah menjangkau hal-hal yang lebih konkret. Konsep yang ditawarkan pun masih umum dan makro serta cenderung normatif. Walaupun seorang presiden memang tak perlu bicara sampai detil dan teknis, namun setidaknya diharapkan ada gambaran tentang apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki ekonomi, khususnya iklim usaha.

- Berbicara di depan dunia usaha, sangatlah penting. Presiden di negara mana pun perlu dekat dengan pengusaha. Kebijakan mereka secara garis besar tetaplah harus produnia usaha, atau yang sering disebut dengan market friendly. Karena, para pengusaha -kendati jumlahnya tak begitu besar dibanding massa di akar rumput- sangatlah penting peranannya. Mereka boleh dikatakan sebagai pressure group. Mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk mendukung kelancaran ekonomi; dan oleh karenanya juga kelancaran pemerintahan suatu negara. Begitu juga sebaliknya. Maka tidaklah berlebihan, bila dikatakan terlalu bodoh andaikata seorang presiden tidak bisa dekat dan berdialog dengan pelaku ekonomi. Masukan dari mereka sangat penting bagi perumusan kebijakan.

- Apa yang digambarkan oleh kedua kandidat, baik SBY maupun Megawati, pada hakikatnya sama. Mereka mengakui stabilisasi makroekonomi yang sudah mulai tercipta namun belum cukup karena pertumbuhan ekonomi relatif masih rendah. Dengan pertumbuhan di bawah lima persen, penyerapan tenaga kerja akan sangat terbatas dibanding dengan ledakan angkatan kerja setiap tahun. Dengan demikian, problem pengangguran masih sulit teratasi. Sebaliknya, untuk mencapai pertumbuhan di atas tujuh persen juga tidak mudah, sehingga harus dilakukan secara bertahap. Secara teoritis, untuk tumbuh sebesar itu paling tidak dibutuhkan investasi Rp 400 triliun. Dari mana dana sebesar itu diperoleh pada saat iklim usaha belum pulih seluruhnya. Masih banyak kendala investasi yang dihadapi.

- Maka bagi kalangan dunia usaha, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu melakukan gebrakan atau langkah-langkah konkret dalam memperbaiki iklim usaha. Hal itu bisa menyangkut kepastian hukum, peraturan ketenagakerjaan, perpajakan, kepabeanan, pembangunan infrastruktur, bisa pula menyangkut pelayanan birokrasi. Dalam kaitan itulah, sebenarnya dunia usaha banyak berharap. Sebab sampai sekarang, dari segi peringkat daya saing, Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data World Economic Forum (WEF), kita masih berada di peringkat 60, yang berarti lebih rendah dari Cina, Thailand, Malaysia, atau bahkan Vietnam. Bagi pelaku ekonomi, tidak ada yang diharapkan selain perbaikan iklim usaha. Indikasi dari perbaikan itu, adalah efisiensi dan biaya murah.

- Sayangnya, justru itulah kelemahan dan kendala kita selama ini. Yang dimaksud dengan capres produnia usaha adalah apabila mereka bisa berbuat yang lebih konkret dalam rangka mengatasi berbagai kendala dimaksud. Kenyataan di lapangan seringkali jauh dari pernyataan normatif, termasuk yang diucapkan kedua capres. Pungutan liar dan mahalnya perizinan, masih jadi keluhan klasik. Peraturan perpajakan dan kepabenanan yang tidak kompetitif, juga kerap disinggung. Dan sekarang yang banyak disorot adalah peraturan-peraturan yang menyangkut ketenagakerjaan, yang dianggap kurang menguntungkan dunia usaha dan lebih banyak berpihak pada pekerja. Di mana posisi Pemerintah dan apa yang hendak dilakukan, itulah gambaran yang ditunggu namun belum banyak muncul dalam dialog.

- Belum diketahui, bagaimana komposisi tim ekonomi capres masing-masing. Tim ekonomi itu akan sangat penting peranannya dalam konteks persoalan tersebut. Selama ini, tim ekonomi Megawati dianggap berhasil dalam mengendalikan kestabilan makro, seperti inflasi, kurs rupiah, dan sukubunga bank. Namun belum mampu menggerakkan sektor riil, baik industri maupun jasa, termasuk perdagangan. Perbankan pun belum mampu berperan besar sejak krisis menimpanya. Maka yang ditunggu adalah gambaran langkah untuk menggerakkan sektor riil demi peningkatan produktivitas dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Toh kita sudah cukup lega dengan adanya komitmen kedua capres untuk memperhatikan masalah ekonomi dan berjanji mendukung dunia usaha.