CIUM TANGAN: Seorang pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyambut KH Hasyim Muzadi dengan mencium tangannya. Hasyim kemarin bertemu pengurus BMPS di Hotel Puri Garden Semarang.(79) - SM/Sutomo

TAK biasanya pertemuan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dari forum. Yang lebih lazim, sebuah majelis dibuka dengan pidato atau ceramah seorang pemateri. Tapi, KH Hasyim Muzadi memilih cara pertama ketika menghadiri pertemuan dengan para anggota Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Semarang, di Hotel Puri Garden, Selasa (3/7) kemarin.

''Saya ingin mendengar persoalan-persoalan para guru,'' kata Cak Hasyim, demikian Ketua Umum PBNU nonaktif itu akrab dipanggil.

Maka, pertemuan itu pun mengalir serupa open house. Empat guru bergantian menyampaikan uneg-uneg, yang hampir semuanya bernuansa keluh kesah. Hasyim pun secara cermat menyimak. Rupanya para guru itu hendak memanfaatkan momentum langka, bertemu dengan Hasyim Muzadi sebelum kiai itu memasuki wilayah kekuasaan. Dengan catatan, jika dia (dan Megawati Soekarnoputri yang didampinginya) melenggang dalam pilpres putaran kedua, 20 September nanti.

''Untuk menciptakan bangsa yang bermartabat, pendidikan perlu memperoleh prioritas. Sayangnya, sejauh ini pendidikan lebih sering dipolitisasi ketimbang diperhatikan,'' ujar Yohannes Sumarno dari SMA Masehi.

Ketua BMPS Drs H Ragil Wiratno memprihatinkan perhatian yang kurang dari pemerintah untuk siswa sekolah swasta. Kalau siswa sekolah negeri, seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah. Sementara siswa swasta menanggung seluruh biaya, termasuk gaji guru, fasilitas, dan sebagainya. Padahal, menurut dia, sesuai dengan amandemen UUD 45, pemerintah wajib membiayai pendidikan untuk semua anak bangsa.

Berdoa

Begitu pertanyaan-pertanyaan berhenti, suami Hj Mutammimah itu berdoa sejenak. Ketua PBNU nonaktif itu konsentrasi sebentar, sehingga bisa menjawab cecaran pertanyaan itu secara cermat.

Hasyim juga memaparkan perihal perguruan tinggi swasta (PTS) yang dikelolanya. Menurut dia, PTS itu hampir tidak pernah didatangi pejabat. Kecuali, saat menyerahkan izin operasional saja.

Lantas, dia mengupas satu per satu ''keluhan'' para anggota BMPS itu. Terhadap sejumlah masalah, dia mengupasnya dengan ketajaman pisau analisis seorang akademisi. Pada masalah lain, dia menimpalinya dengan empati seorang kiai. Pada soal-soal krusial, yang tidak mungkin dituntaskan dengan posisinya sekarang, Hasyim tampak berhati-hati. Agaknya dia sengaja tak memberi banyak janji kepada para penanya.

Soal anggaran pendidikan, misalnya, dikupas Cak Hasyim dengan arif. Menurutnya, anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan konstitusi, merupakan proses yang masih berlangsung. Nilai seperlima dari total APBN itu tidak bisa dibayarkan sekaligus oleh pemerintah, mengingat besar tanggungan utang yang harus dibayar.

Sayangnya, menurut dia, anggaran yang minim itu direcoki oleh permasalahan manajemen keuangan. Hal itu membuat dana yang mestinya sampai ke pengelola institusi pendidikan, menjadi lenyap entah ke mana. (Achiar M Permana-58t)