SALATIGA - PO Safari Eka Kapti Grup diminta mengabulkan PHK yang diajukan 13 karyawannya. Selain itu, Safari juga diminta membayar upah, pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti rugi sesuai dengan masa kerja mereka yang totalnya Rp 368.230.000.

Perusahaan Bus Safari dan Duta Kartika itu juga diminta membayar upah 100% selama proses PHK sejak 10 Maret 2004 hingga ada putusan P4 Pusat.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang bertanggal 2 Agustus 2004. Surat bernomor 567/811/2004 tersebut diteken oleh Kepala Dinas Soeparwadi dan tiga pegawai perantara. Surat ditujukan kepada pimpinan PO Safari, kuasa hukum ke-13 karyawan, Ketua PSP SPN PO Safari, dan ke-13 karyawan.

Kuasa Hukum ke-13 pekerja PO Safari, Budi Sutrisno SH dan Djoko Susanto SH bersama tiga karyawan, kemarin kepada Suara Merdeka mengatakan, sejak 10 Maret 2004 para pekerja tidak diperkenankan masuk kerja. Setiap datang ke perusahaan itu selalu dihalang-halangi anggota satpam.

"Sampai kini status para pekerja tidak jelas. Bila diskors, tidak ada suratnya. Bila dikenai PHK pun tidak diberikan hak-haknya. Pekerja mengalami tekanan batin atas tindakan tersebut," tandas Budi Sutrisno.

Dia menegaskan, pekerja tidak mengintimidasi rekan-rekannya berkaitan dengan aksi unjuk rasa pada awal Maret lalu. Unjuk rasa itu, kata Budi, dituduhkan dengan merintangi dan memberhentikan bus yang sedang beroperasi dan menuntut hak-hak normatif pekerja.

Kuasa hukum PO Safari Tukinu SH kepada Suara Merdeka mengatakan, masalah itu sudah diproses lama. Namun, saat dia mengaku belum menerima surat dari petugas perantara. "Kami akan melihat dulu hasil keputusannya. Kalau mencerminkan rasa keadilan, kami akan memenuhinya. Jika tidak adil, kami akan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi. Sampai sekarang saya belum tahu isi surat itu," ujarnya. (G1-91e)