BOROBUDUR-Penataan personel di lingkungan DPU hendaknya mengedepankan profesionalitas dan mempertimbangkan kinerja personal yang baik. Bukan didasarkan kedekatan-kedekatan tertentu dan ketidaksukaan terhadap personal.

''Hubungan personal dan kinerja lembaga DPU harus diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,'' kata Mulyanto, dari FPDI-P dan PKP, DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (3/8).

Fraksi itu menekankan, perbaikan manajemen dalam bidang pembagian pekerjaan kepada rekanan sesuai dengan ketentuan. ''Batasi intervensi asosiasi rekanan terhadap DPU,'' tandasnya.

Pendapat akhir FPDI-P dan PKP tersebut disampaikan dalam sidang paripurna penetapan 4 perda, yang dipimpin Plt Ketua Dewan Drs H Zumrodi. Yakni tentang SOT DPU, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertambangan dan Energi serta RUTRK Mertoyudan.

Ketua FAKP dari unsur Partai Golkar, Hj Widyastuti Adiharna, menekankan, DPU segera mengambil langkah nyata untuk membatasi intervensi pihak eksternal terhadap apa yang semestinya menjadi kewenangan pemda.

Kapten Inf Santoro Sigit dari FTNI/Polri meminta diadakan evaluasi terhadap kelemahan dan kekurangan kinerja DPU, dengan harapan ke depan berjalan baik.

Lebih Optimal

''Ke depan DPU harus mengadakan perbaikan yang lebih optimal mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya,'' kata Ketua FPP H Yahya Haryoko.

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara umum, menurut KH Muhrodji dari FKB, harus ditepis ego sektoral dan ambisi pribadi. Eleminasi konflik internal dan eksternal, agar kompak dan secara kolektif memiliki tanggung jawab bersama.

Paripurna hari itu dianggap sebagai rapat terakhir DPRD Kabupaten Magelang, sebelum diadakan pelantikan anggota Dewan hasil Pemilu 2004 pertengahan Agustus ini. Di antara 45 anggota Dewan, yang terpilih lagi sekitar 15 orang.

KH Muhrodji menyampaikan selamat datang anggota Dewan hasil Pemilu 2004. ''Selamat bekerja dan semoga menjadi wakil rakyat yang lebih baik daripada kami,'' katanya. (pr-76)