SEMARANG-Pedagang beras di Pasar Dargo meminta pemerintah tidak mengimpor beras hingga Desember, karena pasokan dari petani diperkirakan masih cukup.

"Kalau beras impor masuk maka harga jelas turun. Akhirnya petani juga yang dirugikan," kata HM Koelyani, Ketua Persatuan Pedagang Beras Pasar Dargo saat menemui Menteri Pertanian Bungaran Saragih yang mengecek harga beras di pasar tersebut, kemarin.

Koelyani menuturkan secara umum harga beras turun rata-rata 10% dari sebelumnya atau berkisar Rp 500-Rp 1.000/kg pada seluruh jenis beras. Penurunan terjadi karena pasokan dari petani melimpah, sedangkan daya serap konsumen tetap.

"Jika setahun lalu per hari permintaan bisa mencapai 50 ton, maka kini hanya sekitar 5 ton," ujarnya.

Bungaran Saragih menyatakan keputusan tidak mengimpor beras bukan hanya ada pada departemennya, tetapi juga departemen lain, misalnya Depperindag.

"Tetapi larangan impor beras yang kami keluarkan awal tahun ini telah diperpanjang, sehingga petani dan pedagang tak perlu khawatir berasnya tidak terbeli," tuturnya.

Ia menyebutkan panen padi meningkat tajam sejak tahun 2001. Tetapi meski konsumsi meningkat, tidak sebanding dengan peningkatan produksi beras.

Pemerintah, lanjut dia, sudah mengambil langkah-langkah untuk memproteksi para petani dan meningkatkan daya saingnya karena beras yang harganya anjlok adalah yang berkualitas rendah, bukan berkualitas tinggi, misalnya rajalele atau cianjur.

"Pemerintah juga telah menyediakan talangan dana untuk kabupaten-kabupaten produsen beras sebanyak Rp 1 miliar-Rp 2 miliar bergantung pada luas wilayahnya," tambahnya.

Harus Dilaksanakan

Sehubungan dengan imbauan Menteri Pertanian Bungaran Saragih agar Bulog membeli beras petani, Gubernur Jateng H Mardiyanto mengatakan kebijakan itu harus dilaksanakan.

"Kebijakan pusat itu harus dilaksanakan oleh Bulog. Kami juga mengeluarkan dana Lembaga Unit Ekonomi Pedesaan (LUEP)," tuturnya usai melantik pejabat Pemerintah Provinsi Jateng di Ghradika Bhakti Praja, kemarin.

Harga gabah atau beras yang anjlok, menurut dia, adalah masalah nasional, sehingga tidak bisa ditangani sendiri-sendiri tetapi harus lintas sektoral. (G2,G7-53)