CILACAP- Tuntutan pelengseran Sekda Cilacap Ir Adi Saroso MM yang disampaikan para kepala desa (kades) dan perangkat desa yang tergabung dalam wadah Paguyuban Praja Wahyu Manunggal dinilai sangat diskriminatif dan tidak logis.

Terlebih lagi, tudingan paguyuban yang mengatakan bahwa Sekda Adi Saroso selama ini menjadi penghambat hubungan antara Pemkab dan desa. Alasannya, banyak aspirasi dan usulan dari desa yang tersumbat di tangan Sekda.

''Kalau memang benar sampai saat ini masih banyak usulan dari desa yang belum terakomodasi, bukan berarti kesalahan ada di tangan Sekda semata. Sebab, mekanisme penyusunan APBD tidak cukup hanya sampai di tangan Sekda,'' kata Ketua LSM Forum Rakyat Bersatu (FBR) Cilacap Mustangin Mulyana kepada Suara Merdeka, Selasa (3/8).

Menurutnya, RAPBD disusun oleh tim anggaran eksekutif yang melibatkan beberapa pejabat. Selanjutnya, RAPBD itu diserahkan Bupati untuk diteruskan ke DPRD. Setelah diterima DPRD, RAPBD tadi kemudian dibahas tim anggaran legislatif. Selanjutnya, RAPBD itu oleh Dewan ditetapkan menjadi APBD.

Dilihat dari mekanisme tersebut, lanjut Mustangin, berarti kesalahan tidak dapat ditujukan kepada Adi Saroso saja. Sebab, masih ada pihak lain yang ikut terlibat dalam penyusunan APBD.

''Kami kurang sependapat bila yang dituding sebagai kran menyumbat aspirasi desa hanya Sekda. Tudingan semacam itu dapat menimbulkan penilaian yang negatif. Untuk itu, permasalahan ini perlu diluruskan,'' katanya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat yang bersikap netral, kata Mustangin, FRB mengimbau Pemkab agar lebih bijaksana.

Jangan langsung memenuhi setiap tuntutan dari masyarakat. Sebab, hal itu menyangkut kredibilitas Pemkab.

Tidak hanya itu, bila tuntutan tersebut dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap mental aparat lain. Bahkan, ada kekhawatiran tuntutan semacam itu akan dijadikan tradisi melengserkan pejabat.

Apabila sampai kekhawatiran tersebut terjadi, berarti telah terjadi preseden buruk terhadap perkembangan proses demokrasi di Cilacap.

Akan Legawa

Sekda Adi Saroso kepada Suara Merdeka kemarin mengatakan, pihaknya akan menerima setiap keputusan yang dikeluarkan atasan dengan legawa, apa pun keputusan tersebut.

Sikap tersebut sebagai wujud loyalitas dan kepatuhan dirinya kepada atasan. Alasannya, jabatan hanya sebuah amanah atau titipan yang harus dilaksanakan. ''Selama masih diberi kepercayaan, saya akan melaksanakan semua tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau keputusan yang dikeluarkan atasan ternyata lain, saya pun akan menerima dengan legawa,'' katanya. (ag-85r)