CILACAP- Tuntutan pencopotan Sekda Ir Adi Saroso MM merupakan wujud kebobrokan birokrasi pemerintah. Kebobrokan itu terjadi karena masih ada kebodohan di kalangan birokrasi dari tingkat desa sampai kabupaten.

Apalagi tuntutan itu hanya didasari alasan bahwa Sekda Adi Saroso sebagai Ketua Tim Anggaran Eksekutif menghambat pembangunan. Sebab, dia terlalu banyak memangkas usulan anggaran dari bawah.

Padahal, tim anggaran tidak hanya Sekda, tetapi juga asisten Sekda dan beberapa pejabat lain. Jadi jika hasil kerja tim anggaran dinilai salah, semua pejabat yang terlibat dalam tim itu pun salah.

''Selain alasan itu, tuntutan pencopotan Adi Saroso juga didasari alasan kurang mendasar. Misalnya, Adi Saroso dikatakan kerap melebihi wewenang Bupati, tidak netral, otoriter, atau bertangan besi. Siapa saja bisa membangun isu seperti itu, tergantung pada kepentingannya,'' kata Ketua III DPC Persatuan Buruh Demokrasi Indonesia (PBDI) Cilacap, Sismono, dalam keterangan pers yang dikirim ke Kantor Perwakilan Suara Merdeka, Sabtu (31/7).

Sismono menyatakan isu yang dijadikan alasan untuk menuntut Adi Saroso diberhentikan dibangun secara subjektif dan tendensius. Karena itu PBDI menyarankan Bupati tidak asal menerima dan merealisasikan tuntutan itu. Karena, itu hanya akan menjerumuskan Bupati.

''PBDI menilai tuntutan pemberhentian Adi Saroso sekadar aspirasi dari sebuah skenario untuk mengacak-ngacak sistem birokrasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap agar terlihat tak berwibawa,'' katanya.

Preseden Buruk

Ketua Ikatan Guru Swasta Cilacap (IGSCI) Rasmun Dwijo Waskito SPd mengatakan, tuntutan pencopotan Adi Saroso kental bermuatan politik. IGSCI tak sependapat menuntut pencopotan pejabat melalui demonstrasi. Sebab, cara itu dapat menimbulkan preseden buruk serta dampak psikologis. Apalagi jika tuntutan itu dipenuhi.

''Bila tuntutan itu dipenuhi, legitimasi Pemerintah Kabupaten Cilacap jatuh. Bahkan tak tertutup kemungkinan muncul demonstrasi tandingan antarkelompok yang berbeda kepentingan. Kecuali jika Adi Saroso terbukti melanggar haluan. Pemberhentiannya pun harus sesuai dengan mekanisme. Bukan hanya atas dasar kepentingan politik,'' kata Rasmun.

Sebagai organisasi independen, kata dia, IGSCI tidak akan masuk ke wilayah politik. IGSCI mengimbau semua pejabat eksekutif dan legislatif menjadi abdi negara dan masyarakat yang amanah, jujur, adil, dan selalu melakukan aksi politik yang berpihak ke kepentingan masyarakat. Jadi tidak memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok.(ag-86)