CILACAP - Posko Peduli Pasar Gede (PPPG) menilai Pemerintah Kabupaten Cilacap setengah hati menyelesaikan masalah Pasar Gede. Terbukti, pemerintah tidak tegas menerapkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).

''Kalau perda itu benar-benar ditetapkan, PKL akan teratur dan tak terpencar seperti sekarang,'' kata Ketua PPPG Mustangin Mulayana, kemarin.

Dia mengemukakan banyak PKL tersebar di berbagai tempat strategis di dekat Pasar Gede. Hal itu membuat pembeli di Pasar Gede menurun. Karena, barang dagangan PKL dan pedagang di pasar utama Cilacap itu tak jauh berbeda.

''Inilah penyebab utama Pasar Gede sepi. Sampai-sampai saat ini banyak pedagang di lantai II pindah ke lantai I,'' katanya.

Dia menyatakan tak menyalahkan PKL. Sebab, mereka juga berhak berusaha. Permasalahannya, kata dia, pemerintah seharusnya sejak awal tanggap atas kemunculan PKL baru. Pemerintah harus segera mengatur agar lokasi berjualan mereka tidak terpencar dan berada di tempat yang memang diperuntukkan bagi PKL.

''Bila itu dilakukan, PKL akan terpusat sehingga imbasnya ke Pasar Gede tak akan sekuat sekarang,'' katanya.

PPPG, kata dia, juga prihatin atas penarikan retribusi ke PKL di Pasar Gede. ''Itu jelas tak dapat dibenarkan. Retribusi seharusnya diterapkan ke para pedagang di Pasar Gede yang memiliki izin berjualan,'' katanya.

Jika itu diteruskan, kata dia, akan muncul masalah baru. PKL di Pasar Gede yang sebenarnya tak punya tempat akan berani memprotes bila dirazia.

''Jelas mereka akan memprotes jika ditertibkan. Mereka berpikiran selama ini sudah membayar retribusi, mengapa mereka disingkirkan,'' katanya.

Karena itu, PPPG berharap pemerintah menghindari hal-hal yang tak sesuai dengan peraturan. ''Di manapun masalah pasar dan pedagang sangat sensitif. Jika pemerintah gamang atau tidak tegas bertindak, akan muncul permasalahan baru,'' katanya. (G21-86)