SM/dok

SEMARANG- Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunarso meminta masyarakat untuk tidak terseret informasi yang memecah-belah. Apalagi jika opini itu berusaha mengambinghitamkan pihak lain.

"Penggunaan istilah yang dijadikan cover media massa dengan tulisan 'Awas Bahaya Laten Militerisme', misalnya, sama dengan istilah bahaya laten dalam G30S/PKI. Itu upaya memutarbalikkan fakta sejarah, dengan mengambinghitamkan pihak lain sebagai pelaku kejahatan terhadap negara," katanya dalam makalah yang dibacakan Aster Kasdam IV/Diponegoro Kol Sumardi, tanpa menyebut nama media itu.

Dalam acara "Dialog Antarumat Beragama Provinsi Jateng" di Hotel Inna Dibya Puri, akhir pekan kemarin, Sunarso menilai, masyarakat seharusnya waspada terhadap kebijakan politik Amerika (AS).

Salah satu upayanya, menurut dia, AS akan memanfaatkan kelompok separatis dan binaannya di sini sebagai agen-agen mereka.

Di sisi lain, andil komunisme di negeri ini tidak bisa serta-merta dilalaikan. Menurutnya, gerakan komunisme sekarang telah berhasil menyusup ke seluruh elemen masyarakat, baik parpol peserta pemilu, LSM, ormas, TNI, maupun Polri. "Secara kuantitas dan kualitas, aktivitas mereka saat ini sangat terasa di berbagai daerah, terutama yang dulu menjadi basis PKI," tandasnya.

Bentuk konsolidasi mereka (eks PKI) adalah meningkatkan aktivitas melalui paguyuban, seperti Pakorba. Itu sebabnya dia menyesalkan pencabutan Pasal 60 Bab VII Ayat G pada UU No 12 Tahun 2003 tentang Larangan Eks Anggota PKI Menjadi Calon Legislatif. Padahal, hal itu justru akan memberikan peluang peningkatan gangguan keamanan di daerah dan mengancam pilpres.

Sementara itu, Kombes Pol Mutamin Sunoto, Kepala Biro Binamitra Polda Jateng, mengatakan, siap memantapkan kamtibmas swakarsa dengan masyarakat dan tokoh agama. Pihaknya saat ini waspada terhadap provokasi dan ancaman bom untuk menggoyang pemerintah. (rei-58t)