INDRAMAYU- Pondok Pesantren Al Zaytun memboikot pencoblosan ulang pemilu presiden dan wakil presiden yang digelar Minggu (25/7).

Menjelang dua jam penutupan, tak satu pun santri, karyawan, ataupun ustad di situ yang mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).

TPS untuk pencoblosan ulang didirikan di luar kompleks pesantren. Tepatnya di sebuah lapangan bekas sawah di seberang pesantren di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jarak TPS sekitar satu kilometer dari gerbang utama pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.

Ada 10 tenda terbuka didirikan di lapangan tersebut untuk menampung 39 TPS. Jumlah pemilih yang terdaftar 11.500 orang.

TPS telah dibuka pukul 07.00. Namun hingga pukul 11.20 tak satu pun pemilih datang. Saksi yang datang pun hanya dari pasangan Susilo Bambang Yusdhoyono (SBY)-Jusuf Kalla. Saksi dari pasangan Megawati-Hasyim Muzadi yang sebelummya telah menyatakan akan datang ternyata tak hadir.

Lapangan hanya dipenuhi wartawan, petugas PPS dan PPK. Tak kurang anggota KPU Pusat Anas Urbaningrum, semua anggota KPUD Jabar dan KPUD Indramayu serta Deputi Direktur Cetro Hadar Gumay juga hadir.

Warga Al Zaytun yang ditemui mengaku sengaja tak menghadiri pencoblosan ulang itu karena merasa pencoblosan pada 5 Juli lalu sudah sah. "Kan kemarin pas 5 Juli sudah dilaksanakan dan sudah dinyatakan sah," ujar salah seorang santri.

Pemilu ulang itu merupakan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Juli lalu yang dihadiri oleh KPU Jawa Barat, KPU Indramayu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gantar, dan Panwas.

Rapat memutuskan, terbukti ada pelanggaran administratif dalam proses pendaftaran calon pemilih tambahan di pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara itu.

Bukan Persoalan

Bagi KPUD Jawa Barat, pencoblosan ulang di Al Zaytun yang tanpa dihadiri satu pun pemilih bukan merupakan persoalan. Yang terpenting sudah dilakukan pemilu ulang.

"Bagi kami, tidak menjadi persoalan karena kami sudah melaksanakan pemilu ulang. Kalau realitas di lapangan tidak ada pemilih, ya memang seperti itulah," ungkap Koordinator Tim Asistensi Pemilu Ulang Al Zaitun dari KPUD Jabar Ferry Kurnia Rifkiansyah saat ditemui wartawan di TPS, Minggu (25/7).

Ferry menuturkan, Sabtu (24/7) telah mendatangi pesantren untuk menyampaikan formulir C-6, yaitu undangan untuk mencoblos. Petugas PPS ditemui Wakil Ketua Yayasan Al Zaytun Iman Supriyanto.

Akan tetapi Imam menolak menerima undangan. Menurut penuturan petugas KPS itu, Imam menolak karena telah melaksanakan pemilu anggota legislatif pada 5 Juli lalu. Selain itu, juga karena tidak dilibatkan dalam proses pencoblosan ulang.

Sementara itu, sejumlah anggota tim sukses Mega-Hasyim berdemo di lokasi pemungutan suara di Pesantren Al Zaytun.

Mereka membawa sejumlah spanduk, antara lain bertuliskan "KPUD Harus Mencoret Pilpres di Al Zaytun" dan "24.000 Pemilih Harus Dihapus".

Salah satu pendemo, Sukamto menyatakan petinggi Al Zaytun, Panji Gumilang, harus ditangkap karena itu bukti dari tindakan separatis.

Sukamto dan kawan-kawan menuntut 24.000 suara pada pemilu presiden dan wakil presiden pada 5 Juli lalu di Al Zaytun dihapus. "Pemilu 5 Juli di Al Zaytun fiktif belaka. Jika memang ada pemilih, seharusnya mereka hadir hari ini. Akan tetapi, hingga kini tidak ada yang datang. Kami minta 24.000 dihapus saja dari tabulasi," ungkapnya.

Pimpinan Pesantren Al Zaytun Syekh Abdussalam Panji Gumilang menegaskan, proses pemilu presiden dan wakil presiden di lembaga pendidikannya sudah tuntas pada 5 Juli lalu. (dtc-58j)