SEMARANG- Pungutan di berbagai sekolah dasar (SD) negeri tergolong liar karena tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya Pemkot membuat payung hukum berupa perda untuk mengatur penarikan itu.

Anggota Komisi E DPRD Kota Semarang Dra Hj Elfi Zuhroh K MM mengungkapkan hal itu, Minggu (25/7). ''Ada UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pendidikan. Karena itu, Pemkot bisa membuat perda untuk melegalkan penarikan uang pembangunan sekolah yang besarannya sesuai dengan kemampuan orang tua,'' katanya.

Dia juga mengungkapkan, beberapa orang tua mengeluh atas banyaknya pungutan dana yang mengatasnamakan uang pembangunan yang dilakukan sejumlah SD di Kota Semarang. Beberapa sekolah itu, menurutnya, memungut biaya kepada murid baru Rp 600.000 - Rp 1,5 juta.

Berdasarkan pantauannya, beberapa SD negeri yang melakukan pungutan itu antara lain di Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, dan Gunungpati.

Menurut anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, masyarakat hanya tahu, penarikan uang pembangunan itu dilakukan oleh sekolah. ''Padahal, penarikan dilakukan setelah ada persetujuan komite sekolah.''

Tim Khusus

Saat berdialog dengan para pelajar dalam rangka memperingati Hari Anak di halaman Balai Kota, Minggu (25/7), Wali Kota H Sukawi Sutarip SH SE berjanji akan menerjunkan tim khusus ke sejumlah sekolah untuk menyelidiki dugaan adanya penarikan yang memberatkan orang tua.

Pada dialog itu, salah seorang murid madrasah ibtidaiyah mempertanyakan, kenapa biaya pendidikan sekarang mahal. ''Padahal katanya Pak Wali akan meringankan biaya pendidikan di Kota Semarang.''

Wali Kota mengatakan, Dinas Pendidikan Kota akan menjadi tim utama untuk menyelidiki sinyalemen itu.(G17-89)

Dalih Pungutan

di Sekolah Dasar

* Uang gedung (pembangunan gedung, pagar, tempat parkir, dll)

* Buku teks pokok

* Lembar kerja siswa (LKS)

* Seragam merah-putih

* Seragam khas sekolah

* Seragam pramuka

* Pakaian olah raga

* Iuaran koperasi