BALAI KOTA-Minimnya anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemkot disayangkan sejumlah anggota DPRD Kota Semarang. Dibandingkan dengan anggaran kesehatan yang dialokasi Pemkot Surabaya, anggaran serupa di Semarang masih kalah jauh. Ketua Fraksi TNI/Polri DPRD Kota Semarang Salmon Agustinus mencontohkan, di Surabaya anggaran untuk menangani penyakit menular jumlahnya sampai Rp 6 miliar, namun di Semarang hanya puluhan juta.

Dia justru mengkritik anggaran yang begitu besar diperuntukkan bagi PSIS yang jumlahnya sampai Rp 2 miliar. Hal ini kontras dengan meningkatnya kasus gizi buruk yang dialami sejumlah balita. Sebab Dinas Kesehatan kekurangan anggaran untuk menangani gizi buruk itu.

Anggota Komisi E DPRD Kota, Dra Hj Elfi Zuhroh menambahkan, angka penderita gizi buruk di Kota Semarang yang mencapai 97 kasus, itu termasuk tinggi. Seharusnya Pemkot menyediakan dana untuk menangani penderita gizi buruk itu. Namun anggaran kesehatan yang dialokasikan Pemkot untuk kasus-kasus seperti itu sangat minim.

Dalam APBD 2004 misalnya, anggaran untuk perbaikan gizi masyarakat dan keluarga hanya dialokasikan Rp 96 juta.

Seperti diberitakan Suara Merdeka, Minggu (24/7), Dinas Kesehatan Kota Semarang kekurangan dana untuk menangani balita yang menderita gizi buruk. Menurut Kepala Dinas Kesehatan dr Hadi Wibowo MARS, dana yang disediakan hanya mampu mengatasi 50 balita yang menderita gizi buruk. Dia mengaku lupa besarnya dana yang dialokasikan untuk menangani gizi buruk. Namun khusus 2004 ini, anggaran hanya cukup untuk menangani 50 penderita gizi buruk itu.(G17-64)