PURWOKERTO- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Drs Soedjipto DS menyatakan, baik pihak sekolah maupun guru dilarang memaksa siswa membeli buku paket pelajaran atau buku tulis. Sekolah yang ketahuan melakukan itu akan diberi sanksi tegas.

''Diknas tidak ada kontrak pengadaan buku itu dengan penerbit tertentu. Kalaupun terjalin kerja sama dengan penerbit tertentu, tolong jangan memaksa siswa untuk membeli buku tersebut,'' ujar Soedjipto, kemarin.

Dia menuturkan, pengadaan buku-buku paket pelajaran untuk siswa SD, SMP, dan SMA langsung dikelola pihak sekolah. Pihak Diknas hanya mendapatkan laporan hasil kerja sama dengan penerbit yang dipilih.

Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memasuki awal tahun pelajaran baru biasanya sejumlah penerbit buku menawarkan buku-buku paket pelajaran. Untuk memikat ada sekolah, penerbit memberlakukan sistem bayar sebagian atau di belakang, banting harga, sistem fee atau diskon. Cara itu merugikan siswa.

Tidak hanya buku paket pelajaran, buku tulis juga diwajibkan dibeli oleh sekolah di Kedungwuluh Purwokerto. Padahal sebagian sudah membeli di luar. Harganya memang tidak seberapa, satu buku sekitar Rp 1.500.

Hanya Matematika

Pengadaan yang dilakukan Diknas, kata Djipto, biasanya terkait dengan paket pengadaan yang bersifat serentak dari pemerintah. Itu pun tidak mengharuskan siswa untuk mengganti.

Tahun ini dari pemerintah hanya dibantu untuk mata pelajaran matematika, yang mengarah ke kurikulum berbasis kompentensi (KBK), terutama untuk siswa SD. Meski demikian tidak semua sekolah mendapatkan. Sebab anggaran untuk itu terbatas.

''Setelah otonomi daerah, pengadaan buku diserahkan kepada masing-masing daerah. Tapi sampai sekarang kami belum pernah melakukan,'' ujarnya.

Masalahnya, kata Soedjipto, Pemkab dan DPRD belum menyetujui program pengadaan buku-buku pelajaran, khususnya muatan lokal seperti budaya Banyumasan.

Alasannya, pihak sekolah dan guru pengampu bisa mengupayakan melalui kreativitas masing-masing.

''Kami sudah merancang untuk pengadaan buku, khususnya muatan lokal. Materi dan kurikulumnya sudah siap dan tinggal cetak, tapi masalahnya belum ada dana,'' katanya.

Menurut kepala Diknas, untuk program pengadaan buku diperkirakan bernilai miliaran. Adapun kontrak kerja sama dengan penerbit, untuk pelajaran inti siswa SD seperti Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, IPA, dan IPS nilainya mencapai Rp 15 miliar.

Untuk SMP dan SMA, di atas nilai tersebut. Sejumlah daerah lain kini sudah ada yang mempraktikkan. (G22-85s)