PURBALINGGA-Kepala Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (BKBKS) Yayat Suyatna SH mengatakan, jumlah pria yang menjadi akseptor KB di Purbalingga dengan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi meningkat, dan sampai saat ini mencapai 426 orang lebih.

''Peserta MOP harus kami kirim ke Puskesmas Mersi di Purwokerto. Itu jelas kurang menguntungkan bagi kami maupun Pemkab. Di Mersi, MOP dilayani bidan, padahal ada calon akseptor yang tidak mau dilayani bidan. Karena itu, perlu dibuat MOP Centre di RSUD Purbalingga,'' ujarnya.

Secara terpisah, Direktur RSUD, dr Nonot Mulyono MKes menyatakan siap melayani MOP. Prinsipnya, sepanjang ada calon akseptor pria tenaga medis RSUD siap melakukan operasi vasektomi.

Menurut dia, RSUD mempunyai beberapa tenaga yang sudah bisa melakukan MOP, seperti dr Mulyadi, dr Yusuf, dan beberapa dokter bedah, kendati tidak ada pelayanan khusus MOP.

''Mestinya, untuk ke depan, BKBKS berkoordinasi dengan RSUD, sehingga tidak lagi perlu membawa calon akseptor ke kabupaten tetangga. Mungkin karena di Purbalingga tidak ada tempat khusus MOP, sehingga dikira kami tidak bisa melayaninya,'' kata Nonot.

Kabid Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi Kantor BKBKS, Drs Muntaqo Nurhadi mengatakan, saat ini terdapat 426 peserta KB vasektomi dari 750 peserta KB pria. Jumlah itu hanya 0,57 persen dari keseluruhan peserta KB pria/wanita di Purbalingga, yang berjumlah 125.829 orang.

Sangat Rendah

Sementara itu Kepala BKKBN Jateng Drs Pristy Waluyo dalam peringatan Hari Keluarga Nasioanal XI belum lama ini menerangkan, jumlah pria yang mengikuti KB di tingkat provinsi sampai Mei 2004 mencapai 111.689 orang atau 2,46 persen dari jumlah keseluruhan peserta KB aktif.

"Jumlah tersebut terdiri atas 69.225 pria yang menggunakan MOP dan 42.464 pria dengan kondom. Angka 2,46 persen partisipasi pria, masih sangat rendah. Idealnya, sesuai dengan Propenas 2000 peserta KB pria pada 2004, mencapai delapan persen," jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, perlu dukungan yang memadai dari berbagai pihak, terutama di era otonomi daerah sekarang ini. Apalagi pencapaian peserta KB pria di setiap daerah masih rendah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan advokasi, mengingat akses informasi dan jaringan pelayanan KB pria masih sangat terbatas.

Menurut dia, advokasi yang dimaksud adalah rangakaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dengan maksud agar pembuat keputusan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pastisipasi pria dalam pelaksanaan KB. (F10,D18-81a)