logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 26 Juli 2004 BANYUMAS
Line

Rapat Pleno GP Ansor Dianggap Tak Sah

  • Karena PW Belum Melantik

CILACAP- Rapat pleno Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Cilacap di gedung Nahdlatul Ulama (NU), Minggu (25/7), oleh aktivis organisasi tersebut dinilai tidak sah.

Sebab, Ketua PC GP Ansor Munawar AM SAg selaku penyelenggara rapat pleno belum dilantik dan belum mendapatkan SK dari Pengurus WIlayah (PW) GP Ansor Jateng.

Selain itu, Munawar AM dinilai telah melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) GP Ansor Bab XV Pasal 46 dan pelanggaran lain.

Yaitu membuat undangan rapat pleno pembentukan Satkorcab Banser PC GP Ansor secara tidak sah karena tanda tangan sekretaris umum di surat undangan tersebut palsu.

Tidak hanya itu, Munawar AM juga telah melanggar pedoman politik yang dikeluarkan PW GP Ansor Jateng lantaran ikut menjadi anggota tim sukses Mega-Hasyim.

Ketua Umum PC GP Ansor Cilacap Munawar AM SAg ketika akan dimintai konfirmasi Suara Merdeka, Minggu (25/7), ternyata tidak berada di tempat. Bahkan hingga sore kemarin, dia belum bisa dimintai keterangan.

Sementara itu, Ketua IV PC GP Ansor Aziz Muslim SAg menuturkan, di kepengurusan GP Ansor yang sekarang memang telah terjadi kubu-kubuan. Terbukti, kepengurusan sekarang lebih didominasi oleh Ketua PAC PKB.

Konfercablub

''Saya juga melihat bahwa di GP Ansor telah terjadi pelanggaran keputusan rapat pleno pengurus harian dengan agenda melengkapi departemen-departemen dan lembaga. Sebab, banyak nama baru yang muncul. Padahal, nama-nama tersebut tidak ada dalam rapat pleno,'' tuturnya.

Anggota Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat GP Ansor Munawir SAg mengemukakan, konflik atau permasalahan di organisasinya hanya dapat diselesaikan lewat konfercablub, mengingat pelanggaran yang dilakukan kepengurusan sekarang sudah terlalu banyak dan sangat mendasar.

Aktivis Gerakan Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Cilacap Samingun SAg menilai, gonjang-ganjing GP Ansor itu menunjukkan ketidakmampuan Munawar AM sebagai pemimpin.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan merupakan bukti bahwa dia tidak memahami PD/PRT Ansor, bahkan tidak profesional dan tidak menguasai manajemen organisasi.

''Prospektif ke depan, GP Ansor harus mampu menjadi penyedia sumber daya manusia (SDM) NU yang siap menjawab tantangan. Untuk itu, GP Ansor sebagai organisasi kader harus bisa menempatkan diri pada posisi yang netral sesuai dengan khitah NU,'' tandas Samingun. (ag-85j)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Liputan Pemilu | Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA