KAJEN- PT Pusri Pekalongan diminta memperketat pengawasan distribusi pupuk hingga sampai ke petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk pada masa tanam Juli-Desember. Pasalnya, luas lahan tanam padi diperkirakan akan bertambah.

Perkiraan pertambahan lahan tanam di Kabupaten Pekalongan terungkap di sela-sela kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan, Dinas Pertanian, Dinas Perdangan dan Perindustrian ke Kantor Pemasaran PT Pusri Pekalongan serta gudang penyimpanan pupuk, Jumat (23/7) kemarin.

Komisi B mempertanyakan sistem distribusi pupuk yang selama ini berlaku menyusul masih terjadinya kelangkaan dan melambungnya harga pupuk beberapa waktu lalu. "Akhir Mei lalu terjadi kelangkaan pupuk di beberapa tempat. Saya tahu benar karena saya juga petani," ujar Rasmadi, salah seorang anggota Komisi B.

Waktu itu harga beberapa jenis pupuk baik Pusri maupun Kujang melambung. Bahkan selain itu, tutur Rasmadi, juga ditemukan jenis pupuk yang kualitasnya kurang baik. Dia juga menyoroti harga obat-obatan pestisida yang tidak sama dengan daerah lain. "Selisih harga dengan daerah tetangga hingga Rp 8.000. Karena itu, saya minta penjualan pestisida juga diawasi. Percuma pupuk murah kalau pestisida mahal, itu sama saja," paparnya.

Terjadi Tiap Tahun

Drs Munandir, anggota Komisi B yang lain, mempertanyakan sistem distribusi yang saat ini diterapkan PT Pusri. Sebab kelangkaan pupuk selalu saja terjadi tiap tahun, padahal seharusnya baik PT Pusri maupun Dinas Pertanian bisa mengantisipasi," katanya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan HM Sjafrudin Huna SIP meminta kepada PT Pusri agar senantiasa memberikan informasi jika memang ada perubahan sistem distribusi pupuk. Bagaimanapun sistemnya diserahkan kepada PT Pusri, yang terpenting adalah bagaimana petani tidak dirugikan.

Kepala Pemasaran PT Pusri Kabupaten Pekalongan Sentot Sumardi SH mengemukakan, kelangkaan pupuk hanya terjadi sekitar April tetapi sekarang tidak lagi ditemukan adanya kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi akibat kondisi iklim tanam padi yang serentak di Kabupaten Pekalongan sehingga ada penambahan lahan tanam dari yang sebelumnya dilaporkan oleh Dinas Pertanian.

Adapun untuk mengantisipasi terjadinya permainan distributor, Sentot menegaskan, pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap distributor. Setiap distributor harus mempunyai jaring distribusi yang terus diawasi. Jika ada jaring distribusi yang mempermainkan harga pupuk akan segera ditindak. Para distributor juga diharuskan mengambil pupuk sesuai dengan DO-nya setiap bulan minimal 50% demi menghindari kelangkaan pupuk. "Namun, yang sulit diawasi adalah ketika petani beli pupuk di pengecer gelap yang tidak terdaftar," ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Drh Jarot Rusmanto mengungkapkan, kelangkaan pupuk sebenarnya terjadi sekitar April dan Mei, sedangkan Juni dan Juli sudah stabil.

Adapun untuk mengantisipasi penambahan lahan tanam pada masa tanam Juli-Desember, pihaknya mengaku telah menyusun jumlah kebutuhan pupuk selama satu semester tersebut. (G16-74j)