PADA tahun 2004 ini, Indonesia menempati urutan ke 111 dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dari 177 negara yang diperingkat oleh Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Program(UNDP). Di antara negara Asia Tenggara yang maju, posisi Indonesia berada di paling bawah. Urutan paling atas adalah Singapura, disusul berturut-turut: Brunei., Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Namun dibanding negara Asia Tenggara yang belum maju, posisi Indonesia masih berada di paling atas. Negara yang berada di bawah peringkat Indonesia masing-masing secara berturut-turut adalah Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Timur (Suara Merdeka, 16 Juli 2004).

Timbul beberapa pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia itu? Dengan posisi seperti itu, mestikah Indonesia berkecil hati? Apa langkah yang harus dilakukan agar posisi Indonesia naik? Artikel ini hendak menjawab beberapa pertanyaan tersebut dengan singkat. Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia? Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh Program Pembangunan PBB atau UNDP sejak tahun 1990 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul "Human Development Report'. Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia ini meranking semua negara dengan skala 0 (nol) sampai 1 (satu). Angka nol menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah dan angka 1 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi.

Ada tiga indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negara.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5. Negara yang masuk kategori ini sama sekali atau kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia.

Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 0,51 sampai 0,79. Negara yang masuk dalam kategori ini mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya.

Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nya berkisar antara 0,80 sampai 1. Negara yang masuk dalam kategori ini sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya.

Selain ditampilkan sebagai indikator tunggal, IPM biasanya juga ditampilkan bersama-sama dengan ranking pendapatan per kapita. Hasilnya bisa bervariasi. Ada negara yang ranking pendapatan per kapitanya masuk ranking atas, tetapi IPM-nya masuk ranking rendah. Ini artinya hasil pembangunan yang tampak dari pendapatan per kapita tinggi tidak dipakai untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Ada negara yang pendapatan per kapitanya masuk ranking bawah tetapi IPM-nya masuk ranking yang tinggi. Artinya, meskipun masuk ke dalam negara yang miskin, tetapi dengan pendapatan yang kecil itu negara atau pemerintah memakainya untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Ada lagi yang konsisten antara ranking atau urutan IPM dengan ranking atau urutan pendapatan per kapitanya. IPM-nya ranking atas dan pendapatan per kapitanya juga ranking atas.

Haruskah Berkecil Hati?

Pertanyaan berikut yang harus dijawab adalah dengan posisi 111 dari 170 negara, haruskah Indonesia berkecil hati? Jawabannya adalah tidak. Sebab IPM sendiri sebagai indikator keberhasilan pembangunan mempunyai kelemahan-kelemahan yang telah banyak diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Michael Todaro (1995), salah satu ahli ekonomi mengemukakan beberapa kelemahan dari IPM sebagai indikator pembangunan. Pertama, IPM bersifat relatif dan bukannya absolut. Artinya suatu negara akan dinilai IPM-nya dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya, jika semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara-negara miskin atau sedang berkembang tidak naik peringkatnya, sehingga tidak memperoleh penghargaan atas usahanya memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.

Kedua, IPM sebenarnya juga hanya mencakup satu aspek saja dari tujuan pembangunan. Banyak aspek lain yang tidak masuk ke dalam kalkulasi, misalnya kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pendapatan, perhatian pada mereka yang cacat, dan lain-lain. Dengan kata lain, IPM bukan merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif.

Ketiga, IPM sebagai indikator pembangunan yang mengutamakan sumber daya manusia ternyata tidak mencakup seluruh indikator tentang sumber daya manusia. Kendala yang dihadapi biasanya adalah karena ketiadaan data. Sebagai contoh, UNDP pernah ingin memasukkan status nutrisi balita, tetapi ternyata tidak tersedia datanya.

Yang Harus Dilakukan

Meskipun ada alasan Indonesia tidak perlu berkecil hati, namun perlu juga diusahakan agar peringkat itu bisa naik. Seperti telah disebut, jika peringkat itu relatif dan ternyata posisi Indonesia masih rendah, maka berarti negara-negara lain mengalami kemajuan yang jauh lebih cepat dalam usaha mengembangkan sumber daya manusianya.

Lalu apa usaha dan langkah yang perlu dilakukan? Langkah sederhana yang jelas sebenarnya adalah menuntut agar pemerintah merealisasikan apa yang direkomendasikan oleh Amandemen UUD 1945 agar anggaran untuk pendidikan di APBN porsinya minimal 20 persen dari pengeluaran total. Langkah ini perlu juga diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan APBD-nya masing-masing. Di samping anggaran untuk pendidikan, maka anggaran lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, misalnya untuk kesehatan, juga harus kian meningkat. (29)

-Nugroho SBM SE MSP, staf pengajar Fakultas Ekonomi Undip.