logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 22 Juli 2004 PEMILU 2004
Line

Coblosan di Al-Zaytun Tetap Digelar

BANDUNG- Ketua Tim Pengawasan Pilpres di Al-Zaytun, Ferry Kurnia menegaskan, pencoblosan ulang di Ponpes yang terletak di Indramayu akan digelar sesuai jadwal. Sebab tim tidak akan menanggapi keinginan tim sukses calon tertentu yang meminta agar pemilihan ulang tidak perlu digelar.

''Saya rasa itu bukan porsi KPU untuk mempersoalkannya, apalagi mengurusi pihak-pihak yang pro maupun kontra, persoalannya kan bagaimana pencoblosan ulang ini berjalan lancar,'' katanya di Bandung, kemarin.

Kepada semua pihak, terutama tim sukses calon tertentu, Ferry meminta agar mereka melihat substansi persoalan di Al-Zaytun secara cermat. ''Persoalannya ada di DPT (daftar pemilih tetatp). Kalau DPT-nya sah, ya buat apa kita mempermasalahkannya, tapi ini kan tidak sah.''

Tak Serius

Selain itu, Ferry yang anggota KPU Jabar juga menyatakan, persoalan dana bukan masalah serius dalam soal pilpres ulang di sana karena sudah ada jaminan bakal ditanggung pemerintah setempat.

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menggelar kegiatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 100 juta. Dan keluhan soal ini sudah dilontarkan dari Indramayu.

''Sejauh ini kita tidak menghadapi masalah berarti. Soal dana misalnya, sudah ada kesanggupan dari Pemprov Jabar dan Pemkab setempat, jadi tidak ada masalah,'' katanya di Kantor KPU Jabar di Bandung.

Kemungkinan respon pemilih di Al-Zaytun, Ferry mengaku tak mau ambil pusing. Apakah nantinya mereka tidak akan mempergunakan hak pilihnya, menurut bekas Ketua Tim Pencari Fakta Al-Zaytun itu, di luar kewenangannya. ''Apakah nantinya ke-24 ribu orang di sana tidak memilih, ya silakan saja,'' katanya.

Sementara itu, saat menyinggung kabar penjualan surat suara yang dicoblos pemilih pada pemilu legislatif oleh KPU Cirebon, anggota KPU Jabar, Memet A Hakim menyatakan, pihaknya sejauh ini belum melakukan klarifikasi. ''Tapi saya bisa katakan ini melanggar hukum, seharusnya soal surat suara mau diapakan selanjutnya menunggu pelantikan anggota DPR terpilih,'' katanya.

Menurut Memet, data mentah berupa surat suara kecil kemungkinan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, toh hasil rekap sudah dibukukan. ''Tapi di sinilah letak dilemanya.'' (dwi-83)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Liputan Pemilu
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA