JAKARTA- Pasangan Megawati-Hasyim dan Susilo Bambang Yudhoyono-Kalla menjelang pilpres putaran kedua getol membangun koalisi. Namun koalisi para elite partai politik (parpol) itu tidak efektif. Bahkan, pengamat politik Andi Mallarangeng menilai, lobi para elite saat ini lebih layak disebut ''politik dagang sapi liar''.

Alasannya, kata Andi, di Jakarta, kemarin, ''sapi'' (suara pemilih) itu makin sulit diperdagangkan. Pertemuan Gus Dur-Megawati atau elite parpol lainnya dinilai tidak mempunyai signifikansi sama sekali, karena pemilih sekarang sulit diarahkan untuk memilih capres tertentu.

Koalisi untuk mendukung capres tertentu berbeda dari koalisi untuk memerintah. Koalisi untuk memerintah, termasuk koalisi di parlemen, akan mudah dibangun karena tidak ada perbedaan ideologi yang tajam di antara parpol.

Meskipun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya memiliki tujuh persen kursi di parlemen, dia bisa membangun koalisi terbatas atau koalisi berdasarkan isu. Koalisi semacam itu, lanjutnya, bisa membuat pemerintah berjalan baik, apalagi kedudukan presiden begitu kuat karena tidak bisa dijatuhkan DPR di tengah masa kekuasaannya.

Tentang peluang pemenang pilpres putaran kedua, Andi menyatakan, Megawati harus bekerja lebih keras karena harus mengumpulkan tambahan suara sekitar 24 persen.

Masyarakat sekarang sudah jenuh dan menginginkan pemerintahan yang baru.''Data pada pemilu presiden putaran pertama, misalnya, sebanyak 73 persen pemilih lebih menginginkan perubahan,'' kata pengamat politik Andi Alfian Mallarangeng di sela-sela seminar ''Sketsa Perekonomian Indonesia di Era Pemerintahan Baru''' di Hotel Patra Semarang kemarin.

Menurut Andi, data tersebut menunjukkan beratnya langkah Megawati untuk kembali duduk sebagai RI 1 karena besarnya pemilih yang menghendaki munculnya pasangan presiden dan wakil presiden yang baru.

Suara tersebut terpecah dalam pemilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, Amien Rais, dan Hamzah Haz. ''Orang-orang tersebut menginginkan perubahan setelah melihat Mega gagal memimpin,'' katanya.

Dia menyatakan, apabila mereka masih menginginkan Mega sebagai pemimpin, suaranya pasti akan besar dalam pemilu putaran pertama. Kenyataannya, lanjut pendiri Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan itu, sebanyak 73% pemilih justru tidak memilih Mega. Dia mengemukakan, masyarakat yang menginginkan perubahan ada dua pilihan yaitu coblos SBY atau golput. Namun, tambahnya, kalau golput kemungkinannya kecil.

Tak Berarti

Soal penggalangan dukungan pada tingkat elite seperti pendekatan kepada Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dia menyatakan langkah tersebut tidak akan berarti besar. Rakyat yang akan menentukan pilihannya. ''Sekarang ini pemilih tidak bisa dimobilisasi satu arah oleh partai,'' kata Andi yang belakangan ini menjadi bintang iklan sebuah institusi perbankan.

Menurut pendapatnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana partai mendekati akar rumput. ''Bukan bagaimana mendekati Akbar, mendekati Gus Dur (Abdurrahman Wahid-Red) supaya memberikan dukungan.''

Itu artinya, pada pemilu presiden pertama, masyarakat hanya memilih pemimpin yang dianggap mampu berfungsi, sedangkan yang tidak berfungsi, tidak baik. Yang tidak berhasil akan ditinggal. ''Kalau memimpin lima tahun itu dianggap baik tentunya juga akan dipilih.''

Soal dukungan kalangan militer ke SBY, dia memandang tidak semua keluarga militer akan mendukung SBY. ''Saya rasa tidak demikian. Itu logika lama yang diciptakan untuk mendapatkan dukungan. Yang lebih utama adalah kriteria personality. Selanjutnya, apakah pemilih akan memilih status quo atau perubahan,'' tandasnya.

sedangkan SBY tinggal 17 persen. Peluang SBY untuk memenangi pilpres lebih besar, karena pendukung dari ketiga pasang capres-cawapres (Wiranto-Salahuddin, Amin-Siswono, Hamzah-Agum) adalah orang-orang yang menginginkan perubahan. ''Kalau pemilih mendukung status quo, tentu mereka akan memilih Megawati, bukan ketiga pasangan yang diperkirakan gugur dalam pilpres putaran pertama,'' ujar Andi.

Menurut dia, pemilih akan lebih mudah menentukan pilihannya dalam pilpres putaran kedua. Kalau kandidat yang masih menjabat bertugas secara baik, tentu akan dipilih kembali. Kalau tidak, tentu tak akan dipilih.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Muhammad Qodari mengatakan, dukungan bagi pasangan SBY-Kalla dari para pemilih relatif lebih merata. Selain itu, resistensi pemilih Wiranto-Salahuddin, Amien-Siswono, dan Hamzah-Agum terhadap SBY-Kalla juga lebih kecil dibandingkan dengan Megawati-Muzadi. Alasannya, kandidat presiden yang maju dalam putaran kedua bukan calon resmi dari parpol tertentu yang mendukung salah satu capres.

Menurut Qodari, koalisi para elite parpol tetap diperlukan, tetapi keefektifannya tidak begitu kuat dibandingkan dengan pilpres putaran pertama. Misalnya, Partai Golkar terbukti tidak memberikan dukungan optimal kepada pasangan resminya, Wiranto-Salahuddin Wahid. Kalau dalam pilpres putaran kedua, Partai Golkar mendukung salah satu capres, tentu dukungannya akan lebih rendah, karena capres yang maju bukan calon resmi dari parpol itu. (G1,di, rei-83t)