SEMARANG- Warga nahdliyyin memang ibarat gadis cantik ketika berlangsung pemilihan presiden dan wapres 2004 yang digelar secara langsung. Potensi besar tersebut menjadi lirikan setiap pasangan calon yang memperebutkan kursi RI-1 dan RI-2 dengan berupaya mendulang suara sebanyak-banyaknya dari mereka.

Tim kampanye SBY-Kalla pun mulai menyusun strategi baru dalam mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam putaran kedua, termasuk dari kalangan nahdliyyin. Mereka akan semakin gencar menggarap warga NU dengan pendekatan kultural.

Pendekatan semacam itu seperti yang disampaikan Koordinator Pulau Jawa Tim Kampanye Nasional SBY-Kalla, H Firman Soebagyo, di Semarang, Rabu (21/7). ''Sebab ''lawan'' kami ada di struktural PBNU,'' kata dia didampingi Drs H Azhar Combo dan Drs H Ahmad Musafir, dari Tim Kampanye Daerah SBY-Kalla tingkat Jateng.

Dengan pendekatan kultural pada tokoh-tokoh NU, kata Firman, juga telah menampakkan hasil yang menggembirakan. Terbukti, di Jatim yang merupakan provinsi dengan mayoritas warga NU, banyak yang memilih SBY pada putaran pertama pilpres.

Di Jateng sendiri, lanjut dia, SBY juga memperolehan suara yang cukup signifikan. Meskipun secara kuantitas jumlah suaranya masih berada pada urutan kedua di bawah pasangan Mega-Hasyim, dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif lalu, kenaikannya berlipat sampai 300% lebih.

Dia menyebutkan, sesuai hasil pemilu legislatif 5 April lalu, gabungan suara Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jateng, jumlahnya sekitar 1,5 juta. Adapun sesuai hasil penghitungan manual pilpres putaran pertama, pasangan SBY-Kalla berhasil mendapatkan 5.276.432 suara di Jateng.

Relawan

Sementara itu, menyangkut kabar jaringan pendukung atau relawan yang berada di luar struktur tim kampanye telah diabaikan, menurut dia, itu merupakan isu yang tidak benar. Karena itu, dia meminta semua elemen tidak terpancing dengan isu tersebut, serta tetap diharapkan partisipasi dan dukungannya.

Sebenarnya, kata fungsionaris DPP Partai Golkar tersebut, sejak putaran pertama, sebagian relawan sudah masuk ke tim kampanye. Untuk selanjutnya, ada kemungkinan posisi mereka yang ada di lini desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi akan lebih jauh dilibatkan.

''Misalnya sebagai saksi maupun penyuluh lapangan untuk memberikan penjelasan yang benar sekaligus menepis isu yang tidak betul,'' kata dia, seraya menambahkan, selama ini hal itu belum menjangkau ke tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.

''Jelasnya, diharapkan akan timbul relawan-relawan baru secara spontan walaupun tidak masuk dalam struktur,'' timpal Azhar Combo.

Firman menegaskan, tidak ada perubahan dalam tim kampanye. Yang ada hanya penyempurnaan agar lebih lengkap dibandingkan putaran pertama. Ditambahkan, dalam menggalang dukungan akan dilakukan dengan menggarap lintas-elemen, termasuk dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, di Jakarta SBY mempersilahkan jika ada pihak lain yang berusaha menjadikan kasus 27 Juli 1996 sebagai agenda politik untuk menjegal dirinya maju sebagai presiden.

''Silakan. Saya sudah berkali-kali menjawab soal peristiwa 27 Juli itu, perlu diletakkan dalam konteks yang luas,'' katanya usai memimpin rakor tim kampanye nasional.

Jenderal Yudhoyono, yang ketika peristiwa 27 Juli menjabat sebagai Kasdam Jaya, menekankan bahwa sementara proses hukum berjalan, dirinya sudah melakukan kewajiban memberikan kesaksian. ''Silakan, kalau ingin diangkat sebagai agenda politik. Tapi, itu adalah persoalan hukum,'' tandasnya mengingatkan.

Dikatakan, jika ada pihak-pihak yang berusaha mempolitisi kasus penyerbuan ke kantor PDI Jl Diponegoro tersebut, dia berpendapat ada baiknya bangsa ini memahami peristiwa itu secara utuh. Baik sebelum, ketika, dan setelah peristiwa 27 Juli itu terjadi.

''Jadi saya tidak ingin memberikan komentar apa-apa. Silakan saja sebagai agenda tertentu, dalam agenda politik yang penuh dengan suasana kompetisi ini.''

Terkait dengan diangkatnya kembali kasus tersebut, Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) memandang saat ini telah terjadi intervensi dan upaya politisasi kasus tersebut. Hal ini terlihat dari desakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang meminta SBY segera ditetapkan sebagai tersangka.

''Pernyataan itu adalah bentuk tekanan intervensi atas proses lembaga hukum dengan motivasi politis. Hal ini dapat mengancam independensi kelembagaan hukum dan menyeret kewibawaan hukum dan lembaga hukum dalam atmosfer permusuhan dan kebencian terhadap figur SBY sebagai kandidat presiden,'' kata Ketua TPDK Firman Wijaya.

TPDK mencium kuat adanya upaya politisasi, sebab aparat penegak hukum secara terbuka telah memberikan pernyataan bahwa dalam kasus itu mereka telah menyelesaikan proses penyidikan dan pemeriksaan. Bahkan sudah melimpahkan seluruh berkasnya kepada Kejati DKI Jakarta pada 14 Juni 2004. Dari seluruh berkas pemeriksaan itu, secara faktual tidak terdapat nama SBY di dalamnya.

(G7,A20-87-33)