SEMARANG-Sikap para politikus NU yang semakin mengerucut memberikan dukungan kepada pasangan Mega-Hasyim, mendapat respon positif dari organisasi massa Islam yang berada di bawah naungan NU.

Sebanyak 21 ormas Islam tersebut mendesak kepada PWNU Jateng untuk secara konkrit memberikan dukungan kepada Hasyim yang berpasangan dengan Mega dalam putaran kedua pemilihan presiden 20 September mendatang. Bahkan mereka mengisyaratkan Khittah 1926 tidak tertutup kemungkinan untuk direstrukturisasi atau dikaji ulang.

Desakan itu disampaikan dalam pertemuan dengan PWNU, Rabu kemarin, di Semarang. Pertemuan yang dihadiri seluruh pimpinan dari 21 ormas Islam tersebut dalam rangka menyikapi perkembangan situasi politik nasional belakangan ini dan sekaligus membahas persiapan muskerwil.

Dalam pilpres putaran pertama, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi Tim Sukses Wiranto-Shalahuddin Wahid. Namun begitu pasangan itu gagal masuk putaran kedua, semua dukungan secara total akan diserahkan kepada Megawati-Hasyim Muzadi.

Mengenai Khittah 1926 yang digulirkan dalam Muktamar Ke-27 NU tahun 1984, sangat mungkin dikaji ulang dalam Muktamar Ke-31 di Donohudan, Boyolali, akhir November mendatang. Khittah yang dicetuskan di Pesantren Salafiyah As-Syafiiyah, Sukorejo, Asembagus Situbondo oleh KH Ahmad Siddiq tersebut berarti pernyataan NU kembali menjadi jam'iyyah Islamiyah atau organisasi massa Islam yang programnya antara lain meliputi pendidikan, sosial, dan dakwah.

''Memang wacana tentang Khittah berhembus sangat kencang menjelang Muktamar Ke-31 sekaligus bersamaan munculnya Ketua Umum (nonaktif) PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai calon wapres yang bergandengan dengan Megawati,'' kata Wakil Ketua PWNU Jateng Dr H Abu Hafsin MA menanggapi desakan dari 21 ormas.

Pertemuan yang berlangsung di kantor PWNU itu dipimpin Wakil Rois Syuriyah KH Dr Musthofa Sunhaji MA dan Katib KH Ubaidullah Shodaqoh SH.

Hadir pula Ketua PWNU Drs H Moh Adnan MA, Wakil Ketua Dr H Abu Hafsin MA, dan Sekretaris Drs H Najahan Musyafak MA.

Abu Hafsin mengatakan, Khittah merupakan kebijakan politik makro NU. ''Di saat ada kepentingan politik yang lebih besar buat NU, maka bisa saja pemahaman Khittah disesuaikan. Implementasinya bisa dikaji ulang dalam muktamar,'' tegasnya.

Menurut dia, Khittah bukan ayat Alquran yang qoth'i, bukan pula Al-Hadist yang dogmatis. ''Posisi sekarang, NU sudah terlanjur dalam kapal besar KH Hasyim Muzadi. Buat organisasi ini bahayanya sangat besar bila sampai Kiai Hasyim tidak jadi wapres,'' tegasnya. Ia menyontohkan bila Hasyim tidak terpilih, internal NU bisa cerai berai dan pecah belah tidak karuan. ''Konflik internal horizontal sangat tajam karena saling menyalahkan. Pendukung Gus Sholah akan menyalahkan NU karena tidak mendukung, sebaliknya pendukung Hasyim menyalahkan kiai karena tidak mendukung. Ini gara-gara kamu, saling menyalahkan,'' tegasnya.

Abu mengakui, semula dia termasuk yang tidak setuju Hasyim menjadi cawapres. Namun setelah keputusan jatuh, Hasyim harus maju tidak ada jalan lain kecuali mendukung.

''Ketika masih ada Gus Sholah dan Hasyim Muzadi, wajar orang NU bimbang atau ragu. Namun begitu tinggal Hasyim, maka warga nahdliyyin harus bersatu padu untuk mendukungnya.'' Ia menilai dalam kondisi sekarang, banyak yang ingin menjadi pahlawan seolah-olah berpegangan kuat pada Khittah. ''Itu pahlawan kesiangan. Dulu sebelum Pak Hasyim mencalonkan diri bisa ngomong soal Khittah. Sekarang tidak lagi. Kita sudah terlanjur basah,'' katanya.

Katib KH Ubaidullah Shodaqoh SH menambahkan, sekarang NU mempunyai peluang politik kekuasaan yang sangat luas. ''Sekarang, tergantung mau diambil apa tidak. Kalau mau diambil caranya melalui pemberdayaan politik kerakyatan,'' katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya (SM 19 Juli) sejumlah politikus NU yang aktif di PPP, PKB dan di parpol lain berkumpul bersama di kantor PWNU di Semarang. Dalam kesempatan itu mereka mengajak seluruh warga nahdliyyin berkewajiban mendukung Hasyim.

Sementara itu dari Jakarta dilaporkan, pendapat yang disampaikan oleh Ketua Majlis Syar'i DPP PPP KH Maemun Zubair berkaitan dengan dukungannya terhadap Hasyim Muzadi akan menjadi masukan dan mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan partai. Namun demikian, masalah dukungan terhadap capres pada putaran kedua baru akan diputuskan akhir Juli ini.

Ketua DPP PPP Endin Soefihara mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan, sehubungan dengan upaya Hasyim yang mulai mendekati tokoh-tokoh NU baik yang ada di PKB dan PPP di Jawa Tengah. (G7,B13,nas-33-87)