KARANGASEM- Polemik rencana renovasi Pasar Klewer memancing reaksi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasar Klewer (PPKLPK). Kemarin, sejumlah pengurus paguyuban yang terdiri atas pedagang pelataran Pasar Klewer mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan kekhawatiran atas rencana tersebut.

''Kami menyadari bahwa tanpa keberpihakan, kepedulian, dan perlindungan para wakil rakyat, maka renovasi yang akan dilakukan merupakan salah satu cara untuk menyingkirkan pedagang pelataran seperti kami ini dengan dalih pembangunan dan demi keindahan,'' kata Ketua PPKLPK Sakirman saat berada di gedung DPRD, siang kemarin.

Karena itu, PPKLPK meminta Wali Kota H Slamet Suryanto dan anggota DPRD mempertimbangkan dengan cermat rencana renovasi Pasar Klewer oleh investor. Sebab secara tidak langsung, rencana itu akan berdampak terhadap kelangsungan hidup usaha seluruh pedagang pelataran.

''Kami yang bermodal kecil dan pas-pasan, untuk berdagang kan juga turut berhak memperoleh peningkatan kesejahteraan. Kami ingin tetap dapat membiayai hidup sehari-hari dan mengumpulkan uang bagi pendidikan anak-anak kami. Karena itu, kami minta rencana tersebut dipertimbangkan dan memperhatikan segala dampaknya,'' imbuh Sekretaris Paguyuban, Maryono.

Dipertahankan

Pedagang pelataran yang berjumlah lebih dari 500-an itu juga meminta keberadaannya di Pasar Klewer tetap dipertahankan. Sebab mereka khawatir, renovasi bakal menjadi awal penghalang mereka untuk tetap mencari nafkah.

Sementara dari sisi biaya, para pedagang pelataran tersebut menyadari sangat berat bila harus membeli kios yang ditawarkan nantinya. ''Kami menyadari mahalnya biaya serta lamanya waktu penyelesaian renovasi. Di sisi lain, kami tidak memiliki kemampuan untuk membeli kios atau los di Pasar Klewer hasil renovasi, karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.''

Selain kepada pimpinan DPRD, sebelumnya para pedagang itu juga menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Wali Kota, Dinas/bagian terkait Pemkot, Kapolresta Surakarta.

Terpisah, Ketua Komisi D James August Pattiwael menyatakan seluruh pihak tidak perlu khawatir atas rencana tersebut. ''Rencana itu harus ditanggapi secara arif dan bijaksana. Semua itu ada prosedurnya, tidak bisa langsung direnovasi,'' kata dia.

Anggota FPDI-P itu menuturkan, renovasi tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPRD. Karena itu, dia berjanji akan memperhatikan nasib para pedagang.

Pada bagian lain, Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Muhammad Fajri menyayangkan rencana sosialisasi renovasi yang akan dilakukan Pemkot dalam waktu dekat. Sebab sebelumnya, Wali Kota telah membatalkan penyampaian nota penjelasan terkait dengan rencana tersebut. ''Kenapa mesti ada sosialisasi, wong rencananya tidak jelas.'' (G13-17s)