KENTINGAN- Faktor geografis, sosial, budaya, dan ekonomi dicatat sebagai kendala dalam pelaksanaan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun di Jateng.

Di antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kata Drs Djasman Indratno MSi, sebagian ada yang sulit terjangkau karena transportasi tidak lancar.

"Selain itu, sikap hidup masyarakat sangat memengaruhi tingkat kesadaran atas pentingnya pendidikan anak-anak. Di sejumlah daerah terpencil seperti di Wonosobo, Purwokerto, dan Cilacap, masih banyak anak yang baru lulus SD sudah dikawinkan," ungkap Kasubdin Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng tersebut.

Hal itu dia sampaikan pada "Diskusi Mahasiswa Jateng 2004, Peran Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun" di Student Center UNS Kampus Kentingan, kemarin.

Diskusi itu diselenggarakan UNS bekerja sama dengan BEM FKIP setempat. Sementara krisis ekonomi sejak beberapa tahun terakhir juga mengakibatkan banyak anak usia 7-15 tahun belum sekolah, putus sekolah atau menjadi gelandangan. Anak-anak tersebut harus membantu orang tua mencari nafkah.

Seusai diskusi dia menyebutkan, komunitas anak jalanan sebagai kelompok yang paling susah dijaring dengan program Wajar 9 tahun. Sebab mobilitas mereka dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, sangat tinggi.

"Misalnya, minggu ini mereka terjaring di Solo. Minggu berikutnya anak yang sama terjaring di Semarang atau Purwokerto. Karena itu kami harapkan peran lebih dari mahasiswa dan LSM untuk memotivasi anak jalanan agar mau belajar," ungkap Djasman.

Kerja Keras

Meski demikian, menurut dia, secara umum Pemprov Jateng menargetkan Wajar 9 tahun tuntas pada tahun 2006/2007. Karena itu perlu upaya dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah untuk bekerja keras memenuhi pencapaian tersebut.

Saat ditanya mengenai angka riil jumlah kelompok belajar (kejar) Paket A (setingkat SD) dan B (setingkat SMP) di Jateng, dia tidak mempunyai data. Menurut dia, tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Wajar antara lain diukur melalui prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Transisi (AT) dengan hitungan per tahun.

"Dari perhitungan kami, ada kecenderungan angka partisipasi menurun. Mungkin karena krisis ekonomi berkepanjangan. Karena itu, pemerintah mengupayakan beasiswa bagi anak-anak kritis yang mungkin tidak sekolah," jelasnya.

Pada tahun ini, anggaran beasiswa itu mencapai lebih dari Rp 6 miliar. Prosentase terbanyak bagi siswa SD/SMP yang kurang mampu, tidak hanya anak miskin berprestasi tetapi juga miskin tidak berprestasi.

Sementara itu, Guru Besar UNS Prof Dr Soenarwan dalam dialog yang dipandu Ketua LPM UNS Dr Drajat Tri Kartono MSi menyatakan, persoalan pendidikan di daerah terpencil harus perlu terapi tersendiri. Adapun para mahasiswa dari berbagai universitas, menyoroti antara lain tentang komersialisasi dan isu korupsi di bidang pendidikan.(D11-17s)