BANDUNG- Pondok Pesantren Al Zaytun tidak akan dilibatkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden ulang yang digelar pada Minggu (25/7) di Indramayu. ''Mereka kami minta bantuannya untuk pendataan pemilih di sana,'' ungkap Kepala Humas dan Hukum KPU Jabar Heri Suherman, kemarin.

Proses pemilu ulang di Al Zaytun, ujar Heri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU. Karena itu, selain menyerahkan persoalan teknis kepada PPS Desa Mekarjaya dan PPK Gantar, KPU Jabar membentuk tim asistensi atas pencoblosan ulang di 83 TPS itu sesuai dengan hasil rapat pleno di Jakarta.

Tugas tim ini memastikan pemilu berjalan sesuai dengan harapan. Mereka terdiri atas 19 orang, lima di antaranya adalah anggota KPU Jabar. Penanggung jawab tim adalah mantan Ketua Tim Pencari Fakta Kasus Al Zaytun KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansah. ''Tim ini nantinya akan mengawasi proses pemilu di Al Zaytun,'' katanya.

Pendataan ulang pemilih dilakukan pada 17-22 Juli sebelum ditetapkan sebagai DPT. Jumlah pemilih yang ''diakui'' sejak kasus membeludaknya jumlah suara di sana, kata Heri, adalah 11.000 dari 24.818 pemilih pada awal Juli. ''Dalam pendataan ini kan tidak menutup kemungkinan ada pemilih yang belum terdaftar terutama keluarga penghuni."

Di sinilah peran Al Zaytun dibutuhkan. Sebab, pendataan langsung oleh petugas PPS akan menemui kesulitan. ''Nah, pada proses inilah perwakilan dari Pesantren Al Zaytun mendampingi,'' paparnya. (dwi-83j)