- Dapatlah dipahami adanya tarik ulur PDI-P dengan Partai Golkar sehubungan dengan sikap mengenai perlu atau tidak perlu pengumuman kabinet bayangan. PDI-P yang yakin pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya maju ke putaran kedua, mempertimbangkan banyak aspek untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan calon-calon menteri yang akan dipilih Megawati Soekarnoputri seandainya nanti memenangi pemilu presiden. Sikap untuk tidak menyebut nama calon-calon menteri didasarkan pada perhitungan koalisi yang masih berproses karena hal itu akan memengaruhi keseimbangan dalam perolehan suara. Sebaliknya bagi Partai Golkar, penegasan itu perlu untuk melihat seberapa jauh keuntungan yang bisa didapat dari koalisinya nanti.

- Dari sisi ideal, pengumuman calon menteri yang akan mendampingi presiden terpilih sebenarnya penting sebagai terobosan untuk menguji platform calon presiden dan caalon wakil presiden. Kontrak sosial dari rakyat sebagai pemilih langsung seharusnya dimulai dari sini. Ketika pasangan kandidat mengerucut tinggal dua ''finalis'' yang akan berkompetisi pada 20 September mendatang, rakyat tidak lagi memerlukan retorika kampanye atau janji-janji manis, tetapi kini membutuhkan informasi secara jelas siapa yang akan direkrut kandidat presiden itu untuk mendampingi dan menjalankan program-program mereka. Rakyat membutuhkan jawaban untuk mempertimbangkan pilihan: apakah nama yang disodorkan itu dari segi track record dan profesionalitas berkompetensi atau tidak.

- Sebenarnya wacana penyebutan nama calon menteri itu relevan dengan tuntutan keamanahan yang terkait dengan daulat rakyat dalam pemilu presiden dan wakil presiden sekarang. Sejumlah bidang membutuhkan penanganan serius dengan tingkat kompetensi figur yang harus berimbang. Misalnya di bidang politik keamanan, ketenagakerjaan, perekonomiaan, kehakiman, jaksa agung, urusan luar negeri, dalam negeri, juga kepala kepolisian RI. Dibutuhkan kejelasan siapa-siapa yang akan mendampingi rakyat keluar dari berbagai belitan persoalan yang hingga kini belum juga keluar dari krisis multidimensional. Dengan latar belakang itu, alangkah tidak tepat bila kemudian kabinet hanya merupakan hasil kompromi karena banyak pihak yang merasa berjasa mengantar seorang calon menjadi presiden.

- Bidang-bidang tertentu yang kelak membantu presiden harus menegaskan kekuatan integritas yang sejalan dengan janji-janji dan platform calon presiden. Misalnya soal penekanan angka pengangguran, penegakan hukum dan pemberantasan KKN, upaya memacu investasi, peran internasional dan hubungan luar negeri, serta jaminan keamanan dalam negeri. Dengan mengetahui nama-nama yang disiapkan calon presiden, rakyat memperhitungkan ke mana arah pemerintahan akan berjalan dan sejauh mana platform seorang calon presiden berjalan sesuai dengan kontrak sosialnya. Nama yang diumumkan pun bisa didiskusikan oleh masyarakat sehingga akan muncul masukan-masukan. Jika nama itu menjanjikan pencerahan, bukankah justru bakal menjadi daya tarik bagi pemilihan putaran kedua?

- Persoalannya, kabinet kompromi sulit dihindari ketika tidak ada partai pemenang pemilu secara mayoritas baik pemilu anggota legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Perhitungan lain juga muncul ketika partai politik pemenang pemilu belum tentu menghasilkan pemenang pemilu presiden dan wakil presiden sehingga kalkulasi penyebaran kekuatan di parlemen pada akhirnya akan ikut menentukan sikap presiden terpilih dalam mengalokasi kekuasaan melalui jatah kursi menteri. Back ground semacam inilah yang akhirnya sulit untuk mendorong munculnya kebijakan terobosan mengumumkan nama calon-calon menteri. Apalagi secara pragmatis, konsesi-konsesi yang dirangkai dalam proyeksi koalisi tentu tak mungkin tidak terkait dengan "dagang sapi". Kalau kami mendukung Anda, kami dapat apa dan mendapat jatah berapa?

- Bagaimanapun, kita tetap mengharapkan munculnya sikap progresif dengan keberanian menyebut nama setidak-tidaknya di sejumlah pos penting. Misalnya siapa yang akan dicalonkan sebagai jaksa agung karena nama yang meyakinkan diharapkan bisa mendorong terkonstruksinya atmosfer menuju ke realisasi janji penegakan hukum tanpa pandang bulu. Akan menarik dan di mata rakyat keberanian itu tentu bakal memperoleh penilaian positif tersendiri karena para pemilih bakal memiliki parameter untuk memberi dukungan atau tidak memberi dukungan. Hal ini juga mendorong calon presiden untuk tidak sembarangan memilih orang karena dalam perolehan suara nanti bisa dirasakan: apakah pilihannya itu menciptakan produktivitas atau justru kontraproduktif.