| Selasa, 20 Juli 2004 | SEMARANG |
Sekolah Swasta Keluhkan Kekurangan MuridSEMARANG-Sejumlah sekolah swasta di Kota Semarang mengaku masih kekurangan murid hingga hari pertama sekolah, Senin (19/7). Karena itu, sekolah-sekolah tersebut ada yang mengambil kebijakan tetap membuka pendaftaran siswa baru sampai terpenuhinya jumlah bangku yang tersedia. Kepala sekolah SMK (SMEA-dulu) Perinstis 29, Dra Chusnul Chotimah mengatakan, pihaknya membuka pendaftaran penerimaan siswa baru (PSB) hingga akhir Juli. ''Bagaimana lagi, kami hidup dari jumlah siswa yang masuk. Tapi sampai hari pertama sekolah, jumlah siswa baru terisi sebagian kecil dari daya tampung yang ada,'' katanya. Chusnul menambahkan, kalau kondisi ini tidak segera diantisipasi oleh pihak terkait akan mematikan sekolah swasta. ''Padahal, kami juga berperan dalam mencerdaskan anak bangsa,'' katanya, sambil menjelaskan dari 120 bangku yang tersedia, baru ada 30 yang terisi. Dia mengakui, beberapa tahun terakhir ini jumlah siswa di SMK Perintis 29 yang beralamat di Jl Karang Bendo 4-5 Jatingaleh memang cenderung menurun, karena tingginya persaingan dengan sekolah swasta lain. Salah seorang pengelola sekolah swasta di Kota Semarang juga mengeluhkan sulitnya mencari siswa baru. ''Kami sudah mengumumkan lewat selebaran, spanduk, bahkan mendatangi sekolah negeri pas pengumuman PSB. Namun, upaya kami belum membuahkan hasil,'' katanya. Menurut dia, saat ini banyak sekolah negeri yang menggunakan aji mumpung menarik sebanyak-banyaknya siswa baru dengan membangun lokal kelas baru. ''Kalau bersaing dengan sekolah swasta itu wajar, tapi kalau sekolah negeri berlomba-lomba membuka kelas baru, kami jelas tidak mampu bersaing,'' kata dia yang enggan disebutkan namanya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs Sudjoko mengatakan, pendaftaran siswa baru untuk sekolah swasta memang tidak dibatasi. ''Boleh-boleh saja sekolah swasta membuka pendaftaran hingga akhir Juli yang penting tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar,'' katanya. Sudjoko menambahkan, adanya otonomi sekolah membuat Dinas Pendidikan tidak berwenang mencampuri sekolah swasta. ''Biarkan saja sekolah swasta membuka pendaftaran. Sekarang, tinggal masyarakat mau memakai atau tidak,'' katanya. (wid-73) |