SEMARANG- PT Asiana Technologies Lestary (ATL) meminta Pemkot Semarang tegas dalam menyikapi usulan pencabutan SK DPRD Kota No 10 Tahun 2003 tentang Persetujuan Utang.

Perusahaan itu berharap, kalaupun usulan itu disetujui, tidak merembet pada proyek utang yang lain, termasuk terkait dengan penanganan Kali Banger.

Direktur PT Asiana Technologies Lestary Anton Lumbanraja Nainggolan, Senin (19/7) mengemukakan hal itu terkait dengan usulan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Ir Heru Widyatmoko MM agar SK tentang utang dicabut.

Menurut dia, Pemkot dan DPRD harus berorientasi kepada kepentingan publik, sehingga tidak keliru dalam mengambil langkah.

Dia mengatakan, normalisasi Kali Banger telah melalui berbagai pembicaraan termasuk dengan DPRD Kota Semarang. Karena itu, aneh jika kemudian usulan pencabutan tersebut justru muncul dari DPRD. "Namun, usulan tersebut belum final. Kami mengharap Pemkot bersikap tegas, apakah proyek itu dilanjutkan atau tidak."

Anton menyebutkan, Pemkot sudah beberapa kali menyampaikan usulan agar keputusan menteri keuangan tentang larangan utang itu tak sampai menggagalkan berbagai proyek yang telah direncanakan. Namun, dia menyatakan belum menerima informasi lebih lanjut tentang hasil berbagai usulan tersebut.

Rencana Teknis

Dia menandaskan, pihaknya sudah mengeluarkan berbagai biaya terkait dengan rencana penanganan Kali Banger. Biaya itu antara lain untuk menyusun rencana teknis, pemaparan di Pemkot dan DPRD, serta pembuatan direction kit di lokasi. Karena itu, jika sampai normalisasi Kali Banger gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengalami kerugian.

Sementara itu, Kepala DPU Kota Ir Agung Prijo Oetomo belum bisa memberikan penjelasan tentang kelanjutan proyek penanganan Kali Banger dan usulan pencabutan SK utang itu karena masih berupa wacana. Menurut dia, dicabut atau tidaknya SK tersebut bergantung pada para penentu kebijakan di DPRD.

Namun, dia mengingatkan, secara teknis normalisasi dan pemasangan alat-alat di Kali Banger cukup penting. Saat ini Pemkot sedang melakukan berbagai kajian, antara lain menyangkut soal hukum, teknis, dan pendanaan.

Kajian menyangkut soal hukum, antara lain meliputi payung-payung hukum yang terkait dengan keputusan menteri keuangan soal utang. (G6-91e)