SEMARANG- Pemberlakuan sistem kuota Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2005 tak perlu dikhawatirkan. Karena masih banyak negara yang yang belum disentuh oleh pengusaha tekstil di Jateng ini. Apalagi, selama ini mereka terfokus pada kuota yang ada.

"Asalkan pengusaha mulai sekarang cepat mencari celah dan informasi serta peluang, kami yakin pasca kuota nanti, tekstil dan TPT tak ada masalah," kata Subandi, Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Jateng, kemarin.

Menurutnya, masih banyak negara tujuan ekspor nonkuota yang potensinya sangat besar. Terutama sebagai sasaran ekspor tekstil dan TPT dari Jateng. Di antaranya Afrika, Eropa Timur, dan Timur Tengah. Mestinya, kata dia, beberapa negara nonkuota yang potensial ini harus digarap bersama-sama. Salah satu caranya adalah melalui gerakan yang realistis. Misalnya secara serentak melakukan diversifikasi produk, kerja sama, promosi, dan pemasaran serta menjaga kualitas yang sesuai dengan negara tujuan secara konsisten.

"Bukan hanya itu, di era itu, industri tekstil yang berorientasi ekspor harus berbenah diri. Termasuk segera melakukan restrukturisasi."

Selain itu, sambung dia, industri TPT dalam negeri juga harus terus melakukan penetrasi pasar, meningkatkan SDM, inovatif dan membuka pasar ke negera-negera nonkuota. Pasalnya, pada era itu tingkat persaingan antarindustri tekstil di pasar global makin sengit.

Sesuai perjanjian Multi-Fibre Arrangement (MFA)-pemberlakuan sistem kuota ini akan diterapkan ke pasar utama TPT. Di antaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Turki, dan Nurwegia yang saat ini masih menggunakan sistem kuota.

Meski tetap menggunakan sistem kuota, namun saat ini secara bertahap sistem bebas kuota ini mulai di terapkan. Misalnya adanya proses integrasi dengan cara mengurangi sistem kuota. Dengan tepat pada tahun ke-10 yakni 1 Januari 2005, sistem resmi diberlakukan. (G2-82)