BLORA- Menyusul ditutupnya BPR-BKK Randublatung oleh BI, Kamis (15/7) lalu, kini para pemilik saham di bank setempat (Pemkab, Pemprov dan BPD Jateng) harus menanggung uang tabungan para nasabah yang jumlahnya total mencapai Rp 4,2 miliar.

"Ya konsekuensinya yang menanggung uang tabungan para nasabah itu para pemilik saham. Dalam hal ini Pemkab, Pemprov dan BPD Jawa Tengah," tandas Kabag Humas Setda Blora, Slamet Pamudji SH, kepada Suara Merdeka, kemarin.

Ketika disinggung berapa rupiah Pemkab Blora harus menyediakan uang untuk nomboki uang para nasabah. Dijelaskan, sesuai dengan Perda yang ada di mana perhitungan saham yang ada pada bank tersebut masing-masing Pemprov 50 %, BPD 7,5%, sedangkan Pemkab 42,5 %, minimal Pemkab Blora harus mengalokasikan dana Rp 2 miliar.

Dengan kondisi itu diprediksi dapat merepotkan keuangan Pemkab Blora, disebabkan dalam APBD 2004 dana cadangan yang ada sangat minim. Masalah ini juga tidak disangkal oleh Kabag Humas, menurutnya saat ini kondisi keuangan Pemkab sangat memprihatinkan. "Namun demikian aturannya sudah jelas sehingga uang nasabah yang ada di BPR-BKK Randublatung tetap akan diselesaikan," ungkapnya.

Namun demikian, perhitungan riil berapa tanggungan masing-masing pemilik saham mengganti tabungan nasabah di BPR Randublatung baru terungkap pada pelaksanaan Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) nanti.

Pantauan di lokasi, kemarin situasi di kantor BPR-BKK Randublatung lengang, tidak terlihat para nasabah menggerudug mengurus uang tabungannya. Beberapa karyawan tampak duduk-duduk di teras kantor, sementara seorang polisi terlihat berjaga-jaga di seputar kantor.

Camat Randublatung, S Affandi SSos, menjelaskan, sampai kemarin situasinya biasa-biasa dan dia berharap kondisi tetap terjaga.

Mengenai besarnya tabungan yang mencapai Rp 4,2 miliar, Affandi memperkirakan tabungan tersebut milik pedagang, masyarakat umum termasuk tidak menutup kemungkinan pengusaha kayu. (ud-34,82)