logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 19 Juli 2004 NASIONAL
Line

Menyoal Jembatan Timbang (1)

Sumber Kecelakaan dan Kerusakan Jalan


DITIMBANG: Iring-iringan truk sedang memasuki jembatan timbang Subah, Batang. Jembatan ini merupakan filter terakhir penimbangan bobot muatan di jalur pantura yang akan menuju ke barat. (48I) - SM/Arif Suryoto

Jembatan timbang kembali diusik menyusul terjadinya musibah tronton yang melorot di tanjakan kethekan, Dusun Dedor, Desa/Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, 11 Juli lalu, dan menewaskan 16 orang. Petugas jembatan timbang dituduh meloloskan tronton pengangkut semen dalam jumlah melebihi tonase. Wartawan Suara Merdeka Imam Nuryanto (Ungaran), Arif Suryoto (Batang), dan Alman Eko Darmo (Pati) melaporkan persoalan jembatan timbang secara berseri berikut ini.

SEBUAH tronton bermuatan pasir berjalan ''tertatih-tatih'' pada tanjakan di kawasan Desa Bedono, Jambu. Kepulan asap hitam keluar dari knalpot tronton keluaran tahun 2000-an itu. Persis di tengah tanjakan, kecepatan kendaraan itu kira-kira hanya 10 km/jam.

Melihat kondisi itu, salah seorang awaknya keluar dari sisi kiri truk. Sambil membawa ganjal dari kayu, lelaki bertelanjang dada yang dikenal sebagai kernet itu berlarian mengiringi roda truk yang berjalan perlahan.

Ya, mata lelaki berumur sekitar 30 tahun itu terlihat jelalatan melihat putaran roda truk. Seakan-akan dia tengah beradu cepat dengan putaran roda. Pria itu takut kalau, misalnya, truk tiba-tiba mogok di tengah jalan.

Meski truk diketahui tidak mogok, di belakangnya berjajar antrean panjang kendaraan. Jumlahnya mungkin puluhan.

Beberapa sopir termasuk lelaki parlente yang dikejar waktu agar tidak terlambat menghadiri seminar di Yogyakarta, mengumpat. Mereka gagal menyalip truk yang berjalan bagai semut itu. Sebab, arus lalu lintas dari arah berlawanan juga sangat padat. Pemandangan seperti ini hampir setiap hari kita jumpai di sepanjang ruas jalan Ambarawa-Jambu-Magelang. Menjelang malam jumlah truk pengangkut pasir Muntilan tujuan Semarang dan sekitarnya semakin banyak, baik truk mini maupun tronton.

Iring-iringan truk pasir itu kini menjadi tradisi. Apabila sehari saja tidak ada iring-iringan, penduduk di sekitar kawasan itu justru akan bergumam: kadingaren! Persoalan yang muncul bukan sekadar kemacetan lalu lintas. Yang tak kalah genting, kerusakan jalan pun menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di sisi kiri jalan dari arah Magelang-Semarang. Kondisi itu diduga akibat tekanan muatan truk pasir yang berlebihan sehingga jalan tak sanggup lagi menahan beban.

Kelebihan Muatan

Setiba di kawasan Pringsurat, tronton pengakut pasir itu berlahan-lahan memasuki jembatan timbang. Apa yang terjadi di sana? Ternyata petugas jembatan timbang yang sudah hapal muatan itu langsung menyodorkan karcis retribusi Rp 25.000. Tanpa ''ba-bi-bu'' lagi, awak truk tersebut membayar denda. Cuma dalam hitungan detik, truk pun melaju kembali mengarungi jalanan yang menanjak dan menikung. Praktik inilah yang sering tidak dipahami masyarakat awam.

Jembatan timbang selalu diposisikan sebagai institusi pembuat kesalahan. Misalnya, dianggap biang kerusakan jalan, lantaran membiarkan kendaraan angkutan barang membawa muatan melebihi tonase. Gubernur H Mardiyanto pernah menyatakan gela saat jembatan timbang selalu dikambinghitamkan jika terjadi kerusakan jalan. Sebab, menurut dia, kinerja para petugas di jembatan timbang sudah baik dan maksimal.

Bahkan, jembatan timbang juga dianggap sebagai penyebab kendaraan tidak kuat menanjak, mogok, lalu menimbulkan kemacetan lalu lintas. Padahal ada faktor lain yang jarang disinggung orang, seperti kondisi mesin kendaraan, kecermatan pengemudi, dan sebagainya.

Namun, seperti itulah nasib yang dialami jembatan timbang. Ini tidak hanya di lingkup Jawa Tengah, tetapi juga di provinsi lain. Saat terjadi musibah tronton ngglontor di Dusun Dedor, institusi jembatan timbang pun turut menanggung kesalahan.

Benarkah semua tuduhan itu? Benarkah institusi ini menjadi penyebab utama, karena sering membiarkan truk yang mengangkut barang melebihi tonase asal sopir mau membayar denda? Ada lagi tudingan soal praktik pungutan liar (pungli) dan manipulasi oleh sejumlah oknum di jembatan timbang. Tentu saja tidak semua tudingan itu benar, meski tidak seluruhnya keliru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta DPRD Jateng memang sudah meletakkan dasar hukum yang benar, dengan penerbitan Perda No 4/Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan.

Dalam aturan ini, angkutan barang yang muatannya melebihi 30% dari tonase harus membayar denda atau dalam bahasa resmi disebut ''retribusi izin dispensasi''. Sopir memang bisa menolaknya, tetapi dia harus menerima risiko ditilang. SIM, STNK, atau buku kir dijadikan barang bukti untuk persidangan di pengadilan negeri tempat dia ditilang.

''Petugas jembatan timbang memang berwewenang menarik retribusi izin dispensasi bagi angkutan barang yang terbukti membawa muatan melebihi tonase. Jika melanggar muatan, awak truk wajib membayar retribusi izin dispensasi muatan sesuai dengan Perda 4/2001. Jadi kalau petugas di jembatan timbang tidak menarik retribusi, itu justru salah,'' jelas Kasubdin Pengendalian Operasional DLLAJ Jawa Tengah, Untung Sirinanto (48i)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Liputan Pemilu | Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA