PASAR KLEWER- Pedagang bertekad tetap menolak rencana renovasi total yang bakal digulirkan Pemkot Surakarta dengan menggandeng investor.

Jika Pemkot Surakarta tetap melaksanakan rencana itu, pedagang berniat melancarkan class action pada Wali Kota Surakarta H Slamet Suryanto.

"Mayoritas pedagang tetap konsisten menolak renovasi total. Jika Wali Kota tak bergeming dengan rencana itu, kami siap mengajukan class action lantaran Pemkot memaksakan kehendak," ujar Faizul Kirom, pengurus Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), kemarin.

Dia menegaskan, langkah apa pun bakal ditempuh pedagang yang menolak renovasi. Jalur hukum tersebut bakal ditempuh sebagai langkah terakhir seandainya pedagang kehabisan cara menunjukkan penolakan terhadap renovasi total itu.

Menurut Faizul, gugatan tersebut juga diajukan karena Pemkot dinilai mengabaikan perda yang disusunnya sendiri dengan membiarkan kondisi Pasar Klewer. Hal itu dimisalkan dengan membiarkan pedagang oprokan menjamur di lorong-lorong pasar serta tempat yang seharusnya tidak untuk berjualan.

Mengenai rencana sosialisasi yang bakal digelar Pemkot, Humas HPPK H Sardjono mengatakan, pedagang akan menerima itu jika Pemkot bersikap netral dalam menyikapi polemik di Pasar Klewer. Namun jika sudah memihak salah satu kubu, pedagang tak bisa menerima hal itu.

Hanya, kata Faizul, dari sikap Wali Kota yang terkesan memihak kubu prorenovasi, pedagang mulai meragukan netralitasnya.

"Itu terlihat dari Wali Kota yang begitu gampang ditemui kubu prorenovasi. Adapun pihak yang menolak sulit sekali jika ingin menemui," imbuhnya.

Turun Tangan

Terpisah, Sekretaris Komisi C DPRD Surakarta H Husein Syifa' menilai DPRD harus turun tangan menyelesaikan polemik renovasi Pasar Klewer. Sebab semakin lama, pro-kontra antarpedagang kian menajam bahkan sampai harus unjuk dukungan masing-masing pihak.

"Saya akan mengusulkan agar DPRD menjadi mediator penyelesaian polemik ini. Sebaiknya sesegera mungkin dilakukan, agar pedagang bisa nyaman," kata dia kepada wartawan, kemarin.

Perlunya DPRD turun tangan, lantaran masih menyangsikan independensi pihak eksekutif. Sebab selama ini sudah jelas terlihat arah kecenderungan eksekutif, apakah itu yang disampaikan sendiri oleh Wali Kota ataupun Kepala Bapeda Ir Masrin Hadi.

"Kecenderungan Wali Kota kan setuju renovasi. Saya khawatir bila pembicaraan Pasar Klewer difasilitasi pihak eksekutif akan diarahkan sesuai dengan kecenderungannya. Karena itu, akan lebih baik kalau DPRD yang menjadi mediatornya. Saya yakin semua bisa diselesaikan di sini."

Pada bagian lain, Husein menilai tindakan investor sudah terlalu jauh. Sebab investor telah melakukan sosialisasi meski belum ada sinyal positif atas rencana tersebut. "Kalau demikian, saya menyarankan agar investor itu jangan dipilih. Ke depan pun, saya mengimbau agar DPRD mem-black list investor yang mengajukan rencana tersebut karena telah berbuat jahat kepada warga Solo." (G13,G18-20s)