-- Kecelakaan dramatis dan mengenaskan yang menewaskan 16 orang di Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, akibat truk tronton yang melorot dan menghantam tenda pesta perkawinan, patut menjadi pelajaran banyak pihak. Tidak selayaknya kita hanya menganggap itu sebagai kecelakaan biasa atau takdir Tuhan. Kalau mau ditelusuri, ternyata banyak kecelakaan, termasuk di Desa Jambu baru-baru ini, terjadi akibat kesalahan manusia. Akibat pelanggaran hukum dan ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil temuan tim pemeriksa, truk tronton itu kelebihan muatan sampai 17 ton dari jumlah berat maksimal muatan yang diizinkan. Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin truk itu bisa bebas melaju di jalan raya.

-- Akibat kelebihan muatan, as kopel truk patah sehingga bergerak mundur saat di tanjakan, dan menghantam tenda resepsi pernikahan. Berdasarkan temuan tim dari Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Departemen Perhubungan (Dit LLAJ), muatan semen truk mencapai 30 ton, yaitu dari perhitungan 750 sak semen yang diangkut dikalikan 40 kilogram berat per sak. Jelas ini melanggar jumlah berat yang diizinkan (JBI). Seperti terpampang di plat samping truk, besar muatan adalah 22,440 ton, sedangkan berat truk 9,450 ton. Berarti batas maksimal daya angkut muatan 13 ton. Itu dihitung dari JBI yang dikurangi berat truk. Kenyataannya, setelah diteliti, muatan semen itu mencapai 30 ton.

-- Dalam kondisi seperti itu, apakah kita hanya akan menyalahkan pengemudi sebagai penyebab kecelakaan. Bukankah ada lembaga yang seharusnya mengawasi kelebihan muatan, seperti yang dilakukan melalui keberadaan jembatan timbang. Bukankah juga ada pimpinan perusahaan transportasi yang tentu mengetahui atau setidak-tidaknya bertanggung jawab atas pelanggaran itu. Sekarang kita baru sadar, betapa fatal kecelakaan yang diakibatkan oleh pelanggaran itu. Padahal, pelanggaran seperti itu sudah menjadi kebiasaan dan kelaziman. Akankah kita terus membiarkan dan menunggu korban-korban berikutnya. Apakah kita akan selalu mencari keuntungan berlipat ganda tanpa memedulikan apakah cara yang dilakukan melanggar hukum atau tidak.

-- Seandainya jembatan timbang bisa difungsikan lagi secara optimal, maka banyak sekali yang bisa didapat. Selain kecelakaan bisa diminimalkan, kondisi jalan raya juga akan lebih awet dan tidak cepat rusak. Itu berarti penghematan besar anggaran pemerintah. Betapa penting memfungsikan jembatan timbang, tentu semua sudah tahu. Namun ada yang tidak mau tahu dan tidak peduli. Hal itu terjadi puluhan tahun dan kita seperti membiarkan begitu saja. Sekarang, setelah kecelakaan di Desa Jambu, barulah kita terhentak. Selama ini kita telah membiarkan sebuah pelanggaran atau bahkan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Keuntungan hanya dinikmati oleh pengusaha angkutan dan oknum petugas di jembatan timbang.

-- Menguji kelayakan kendaraan dan memfungsikan jembatan timbang adalah bagian vital dari upaya menata dan menertibkan lalu lintas. Di samping itu, juga terus-menerus mengawasi untuk tidak ada pelanggaran apa pun, termasuk pelanggaran peraturan lalu lintas. Betapa banyak, bahkan mungkin hampir sebagian besar, kecelakaan akibat . Dan kesalahan manusia itu karena ada pelanggaran, apa pun bentuk dan wujudnya. Faktor ketidakdisiplinan menjadi penyebab. Sa-yang kita tak biasa pula menghukum pelanggar. Kita lebih senang memberi toleransi, berdamai, dan memaafkan, asalkan mau membayar. Bukan membayar kepada negara dalam bentuk denda, melainkan membayar kepada oknum aparat kepolisian ataupun dari DLLAJ.

-- Kita sependapat dengan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Ali Mufiz MPA, tak perlu ada pembangunan jembatan timbang baru, karena yang ada saja belum difungsikan secara optimal. Mungkin sebagian perlu direhab, namun yang jauh lebih penting adalah menjaga kembali fungsi sebagai pengawas untuk tidak terjadi pelanggaran kelebihan muatan yang bisa berakibat fatal berupa kecelakaan atau merusakkan jalan, sehingga menggerogoti anggaran. Di era reformasi, kita ingin menegakkah hukum, memberantas korupsi, dan meningkatkan keterbukaan dalam pelayanan publik. Jembatan timbang perlu dijadikan sasaran utama dan prioritas. Di sinilah selama ini KKN itu hidup dan terpelihara, karena banyak pihak yang sama-sama punya kepentingan dan berkolusi.