BANJARSARI- Umat Islam diimbau lebih merapatkan barisan pada masa pemerintahan mendatang. Sebab pemerintahan hasil pemilihan presiden putaran kedua diprediksi akan semakin menyulitkan upaya penegakan syariat Islam.

Peringatan ini disampaikan Drs HM Hafidz MSc dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) Pusat saat meresmikan sekretariat dan tablig akbar Majelis Mujahidin Indonesia Lajnah Perwakilan Daerah (MMI LPD) Surakarta di Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Minggu (11/7) kemarin.

"Pasangan capres dan cawapres yang lolos pada putaran kedua merupakan calon yang lolos fit and proper test versi Amerika Serikat. Saya memprediksi upaya penegakan syariat Islam akan semakin sulit. Sebab hal itu ancaman bagi status quo."

Dia menegaskan, hasil Pilpres 5 Juli lalu sarat manipulasi yang notabene menguntungkan status quo. Dari temuan tim DDII, terjadi penggelembungan suara dan suara hilang di beberapa daerah. Misalnya, di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebanyak 10.737 suara hilang.

Kecurangan

"Dari data yang ditampilkan, masyarakat tidak diberi tahu jumlah pemilih yang mencoblos. Karena itu, ketika surat suara yang masuk lebih besar dari jumlah pemilih, hal itu tentu sulit diketahui. Begitu pula jumlah suara yang hilang. Padahal tim kami menemukan berbagai kecurangan itu."

Karena itu sangat wajar ketika salah satu tim pemenangan presiden menolak menandatangani berita acara penetapan jumlah perolehan suara.

Sebab mereka sangat dirugikan atas hasil yang diperoleh. "Yang diuntungkan dengan manipulasi itu, tentunya akan lekas menandatangani. Karena itu bisa dimaklumi bila nanti akan ada yang menolak hasil pemilu dan menuntut adanya pilpres ulang. Sebab kecurangan itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi," kata dia.

Ancaman

Manipulasi yang notabene menguntungkan status quo, menurut dia, adalah satu indikasi umat Islam bakal terus disudutkan. Penegakan syariat Islam akan terus dihalangi karena akan menjadi ancaman utama status quo yang senantiasa diliputi kemaksiatan.

"Bila syariat Islam ditegakkan, para koruptor, pelaku bisnis pornografi, penjudi, pezina akan terancam. Maka tak heran bila mereka berlomba-lomba agar capres yang pro status quo bisa terpilih."

Kondisi masyarakat saat ini, kata dia, sangat mendukung upaya pelestarian status quo. Indeks pornografi Indonesia yang menduduki peringkat kedua sedunia setelah Swedia, menjadi lahan subur bagi pelaku bisnis pornografi. "Ini sangat memprihatinkan. Kaset-kaset porno sangat mudah diperoleh, bahkan anak di bawah umur pun bisa memperolehnya di pinggir jalan."

Sementera itu indeks kecerdasan atau kualitas SDM Indonesia menduduki peringkat ke-120. Peringkat ini ternyata masih di bawah Vietnam yang belum lama merdeka.

Indeks korupsi menduduki peringkat ke-6 dunia. "Kalau syariat Islam ditegakkan, peringkat kualitas SDM akan meningkat. Namun ini yang menjadi ancaman bagi status quo. Karena itu, umat Islam harus bersiap-siap menghadapi tantangan berat pada masa mendatang." (G13-17i)