JEPARA- Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PBNU KH Masdar F Mas'udi mengemukakan, kepemimpinan tertinggi dalam NU harus dikembalikan kepada Syuriah. Dan, Tanfidziyah tetap pada posisi sebagai pelaksana kebijakan organisasi yang digariskan Syuriah.

Hal itu dikemukakan pada silaturahmi ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum, Mantingan, Jepara, Minggu kemarin. Diskusi "Meneguhkan Semangat Khittah Nahdliyyah" yang diselenggarakan Pimpinan Cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Kabupaten Jepara juga menampilkan pembicara KH Buhcori Masruri (mantan Ketua PWNU Jateng) dan KH Abdul Wachid (Wakil Rois Syuriah PWNU Jateng).

Pola hubungan lembaga Syuriah dan Tanfidziyah digambarkan Masdar seperti hubungan antara kiai (pimpinan pesantren) dan lurah santri. Kiai yang mempunyai kewenangan dan kebijakan dalam kehidupan pesantren, sedangkan lurah santri melaksanakan kebijakan pimpinan pesantren.

Dia lantas memberikan contoh kejadian penonaktifan KH Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum PBNU periode 1999-2004 setelah resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Megawati. Keputusan itu demi tetap menjaga kenetralan NU dalam urusan politik praktis. Namun, sebagian pengurus Tanfidziyah PBNU menilai keputusan Syuriah belum sah karena tidak melalui rapat pleno yang melibatkan Tanfidziyah.

Masdar mengakui, sebagian pengurus Syuriah ada yang hanya berkecimpung dalam kegiatan bahsul masail (pembahasan soal fikih) dan kurang intens dalam mengikuti situasi umat dan kenegaraan. Adapun pengurus Tanfidziyah sudah melangkah terlalu jauh. Untuk itu dia mengharapkan, pengurus Syuriah juga harus mengikuti perkembangan semua aspek kehidupan umat.

Dialog yang dihadiri pengurus pesantren, pengurus NU beserta badan, mahasiswa, LSM berkembang ke arah gugatan, siapakah yang berhak menjadi pengurus NU. Terutama dalam jajaran Syuriah. "Apakah hanya yang dari keturunan kiai yang bergelar Gus ataukah orang awam boleh masuk?"

Panitia dan peserta dialog yang berakhir hingga sore hari merasa kecewa atas sikap utusan dari Demak yang kurang koordinasi sehingga KH Masdar F Mas'udi belum tuntas dalam dialog sudah di-ghashab, dipinjam tanpa izin.

"Kami tidak tahu tiba-tiba saja Pak Masdar dijemput tanpa koordinasi," ujar Ketua RMI H Ahmad Roziqin Lc dan Sekretaris H Nuridin Amin. Padahal, kehadiran Plh PBNU itu atas prakarsa panitia dialog.(kar-58j)