KLATEN- Massa yang mengaku berasal dari empat kabupaten di sekitar lereng Gunung Merapi menolak rencana Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Mereka berkumpul di lokasi wisata Deles Indah, Klaten, Rabu, menggelar temu rakyat.

Sejak siang belasan truk datang ke lokasi wisata di lereng Merapi. Dari spanduk yang ditempel di bak truk, mereka berasal dari sejumlah desa di empat kabupaten di lereng Merapi. Paling banyak adalah truk yang bertuliskan desa-desa di Kecamatan Srumbung, Magelang.

Layaknya sebuah aksi unjuk rasa, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang pada umumnya bertuliskan kecaman terhadap arogansi terkait dengan penerbitan SK Menteri Kehutanan Nomor 134/MENHUT-II/2004 tentang TNGM. Sebagian yang lain berisi penolakan terhadap rencana TNGM.

Sukiman, warga Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, mengemukakan, aksi-aksi serupa akan terus dilakukan oleh mereka yang tidak sepakat dengan rencana TNGM. Menurut pendapatnya, Menhut bersikap arogan dalam masalah tersebut dan melecehkan masyarakat di lereng Merapi karena tidak pernah diajak berunding.

"Hari ini kami kembali berkumpul menyuarakan suara rakyat. Kami masyarakat Merapi menuntut diikutsertakan dalam setiap rencana menyangkut Merapi." ungkap Sukiman didampingi Sri Widodo, koordinator PASAG Merapi.

Sampaikan Orasi

Begitu suasana sudah menyatu, panitia mempersilakan perwakilan massa untuk menyampaikan orasi atau unek-uneknya. Satu demi satu orator tampil seperti dari kalangan masyarakat biasa, aktivis LSM, aktivis lingkungan hidup, akademikus hingga beberapa wartawan yang meliput acara tersebut.

"Kami meminta kepada Menteri Kehutanan mencabut SK Nomor 134/MENHUT-II/2004. Apabila SK tidak dicabut sampai 2 Juli, kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan judicial review ke Mahkamah Agung," kata seorang orator dari Aliansi Masyarakat Peduli Merapi saat membacakan pernyataan sikap.

Masyarakat asli lereng Merapi yang berorasi menyatakan kesanggupannya mengelola kawasan Merapi seperti yang pernah dilakukan pendahulu mereka secara turun-temurun. Mereka sanggup ditata dan diajak kerja sama dalam menjaga dan melestarikan Merapi.

"Kami menuntut kepada pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan pengelolaan kawasan Gunung Merapi ke tangan masyarakat lereng Gunung Merapi, selama ini warga bekerja sama dengan Perhutani menanami tanah yang gundul hingga sekarang menjadi hijau," papar Sukiman.

Ada 13 hektare tanah yang dihuni ratusan keluarga di wilayah Klaten meliputi Desa Tegalmulyo dan Desa Sidorejo yang masuk kawasan TNGM. Kawasan terbesar adalah Magelang karena areal yang akan dipakai 57 hektare.(F5-58j)