RENCANA Taman Nasional Gunung Merapi (TNMG) yang menimbulkan pro dan kontra hingga kini masih terus berlanjut. Bahkan tujuh LSM di Kabupaten Boyolali bersepakat menolak dan terus melakukan gerakan yang muaranya menolak TNMG. Tujuh LSM di antaranya Lembaga Kajian Transformasi Sosial (LKTS), Green Merapi Fondation (GMF), Lestari Mandiri (Lesman), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)

Rencana pembangunan TNMG berkait Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 134/Menhut-II/2004 tentang TNMG. Kemunculan SK tersebut memicu protes dari elemen masyarakat dan sebagian petani hutan. Mereka mengaku terkejut dan tidak menduga akan muncul SK TNMG.

Direktur LKTS Ismail mengatakan, tahun 2003 pernah akan dibangun taman dan menjadi satu paket dengan nama Taman Nasional Merapi-Merbabu. Rencana pembangunan itu juga menuai protes dari kalangan masyarakat.

Mereka tidak sependat dengan rencana itu. Reaksi yang bermunculan membawa dampak dan untuk sementara waktu pemerintah tidak lagi melanjutkan pembangunan.

Tanpa diduga muncul SK yang tidak lagi menjadi satu paket. Dengan demikian ada taman yang berbasiskan Gunung Merapi dan Merbabu. Ini jelas menimbulkan keterkejutan karena masyarakat hutan tidak pernah diajak bicara.

Bahkan Pemkab yang mempunyai wilayah Gunung Merapi dan Merbabu tidak tahu menahu. ''Karena itu wajar berbagai kalangan menilai TNMG sangat dipaksakan,''kata dia.

Tidak Tahu

Pembangunan taman diperkirakan akan mencaplok lahan pertanian di berbagai desa Kecamatan Cepogo.

Salah satu diantaranya Desa Wonodoyo. Rata-rata warga belum mengetahui rencana pembangunan dan arti pentingnya taman. Bahkan seolah mereka tidak terjadi sesuatu atas rencana pembangunan.

''Sepanjang tidak menggusur kami tidak bereaksi. Namun kalau mengorbankan lahan sudah tentu kami menolak,''kata salah seorang warga, Warsiman.

Masyarakat hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya tanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan apa saja yang ada di kawasan hutan juga mengaku tidak tahu menahu.

Mereka tidak begitu mempedulikan dengan reaksi yang bermunculan di berbagai media massa.

Menurut Direktur LKS Ismail, jika TNMG dibangun warga masyarakat baru bereaksi.

Sebab mereka akan kehilang an akses dan tidak bisa menembus salah satu zona di TNMG. Ini akan menimbulkan dampak dan merugikan petani.

Untuk menyikapi rencana pembangunan TNMG beberapa LSM termasuk Wanaha Lingkungan Hidup (Walhi) akan mengadakan pertemuan di Pontianak. Banyak agenda yang akan dibicarakan tetapi yang lebih subtansi penolakan atas rencana pembangunan TNMG. (Suti Harjoyo-34)