SLAWI - Sebanyak 60 perangkat desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Tegal, kemarin, mendatangi DPRD dan KPU. Kedatangan mereka selain menuntut Dewan agar peduli terhadap nasib mereka, juga kenaikan honor sebagai sekretaris PPS.

Kedatangan FKPD ke Dewan ditemui Komisi A. Mereka kemudian diajak berdialog di ruang rapat komisi. Hadir Sekretaris Komisi A Drs Fikri Faqih MM dan HM Rifai (Wakil Ketua DPRD).

Di hadapan wakil rakyat, Dimyati, Ketua FKPD meminta Dewan agar memperjuangkan nasib perangkat desa, karena mereka yang bukan PNS, kehidupannya masih jauh di bawah kelayakan. "Kami bukan PNS, sehingga tidak dapat gaji. Kalau toh ada tanah bengkok, tidak bisa jadi andalan. Karena itu, kami mohon dalam penyusunan anggaran mendatang dapat diperjuangkan nasib perangkat desa," tutur Dimyati.

Dia yang juga Sekdes Gumalar, Kecamatan Adiwerna, kemudian membandingkan dengan perjuangan Dewan terhadap nasib guru bantu atau guru tidak tetap yang mendapat bantuan dari Pemkab Tegal. "Jadi, apa salahnya kami juga berharap ada tambahan dana demi peningkatan kesejahteraan perangkat desa," tuturnya.

Atas keluhan dan tuntutan seperti itu, baik Fikri Faqih maupun HM Rifai berjanji mengagendakan dalam pembahasan anggaran mendatang. "Semua aspirasi tentu akan kami bahas dalam setiap penyusunan anggaran. Apalagi yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat, tentu kami tidak memungkiri," tutur Faqih.

Minta Dinaikkan

Usai berdialog dengan Komisi A, puluhan perangkat desa yang tergabung dalam forum itu mendatangi Kantor KPU sekitar pukul 12.30. Saat rombongan datang, lima anggota KPU sedang menerima dua pemantau pemilu dari Uni Eropa.

Beberapa menit kemudian, Almanar, anggota KPU dari Divisi Logistik dan sejumlah staf administrasi menemui perwakilan forum tersebut.

Salah satu yang dikemukakan forum itu adalah honor Sekdes yang menjabat sebagai Sekretaris PPS agar ditingkatkan. Pertimbangannya, lantaran honor Ketua PPS Rp 100.000 dan anggota Rp 80.000. Sedangkan Sekretaris PPS hanya Rp 40.000.

"Ini kan ndak adil. Kalau memang KPU tidak ada anggarannya, kami tidak akan menuntut dan saya percaya pemilu pasti akan sukses," tutur Dimyati.

Dia minta KPU segera mengusulkan ke Dewan agar honor sekretaris bisa ditambah, minimal bisa menyamai anggota PPS. Alasannya, tugas sekretaris juga tidak kalah berat dengan anggota dan ketua PPS.

Forum itu juga menyinggung soal dana bantuan pembuatan tobong yang hanya Rp 150.000, padahal menurut penjelasan Dewan dan anggota KPU sebesar Rp 205.000. Karena itulah, sisa dana yang belum diberikan hendaknya segara dikirim ke PPS, sebab banyak sekdes yang nomboki biaya pembuatan tobong.

Ketua KPU Ahmad Fatikhudin Emha SAg mengatakan, sebenarnya ada salah komunikasi. Dana pembuatan tobong Rp 205.000 sudah diberikan penuh, dengan rincian Rp150.000 untuk pembuatan dan Rp 55.000 untuk konsumsi. Dibandingkan daerah lain, jumlah itu merupakan yang paling besar. (D12-74)