MANILA - Oposisi Filipina mencoba untuk kali kedua, Kamis kemarin, untuk menghentikan Kongres menghitung suara hasil pemilu 10 Mei. Keadaan itu membuat para investor makin tidak nyaman menghadapi masa depan usaha mereka di negara tersebut.

Lima pekan setelah mereka memberikan suara, rakyat Filipina masih harus menunggu untuk mengetahui, apakah Presiden Gloria Macapagal Arroyo memperoleh cukup suara guna memperpanjang jabatannya enam tahun ke depan.

Selain itu, rakyat juga ingin tahu apakah Arroyo mampu menyingkirkan lawan terkuatnya, bintang film laga Fernando Poe Jr yang menuduh pemerintah telah berbuat curang dalam pemilu.

Penghitungan suara manual oleh sebuah tim Kongres berlangsung lambat, ketika para politikus oposisi mempersoalkan prosedur dan memberikan ''ceramah'' panjang lebar mengenai hal-hal teknis.

Kelambatan penghitungan suara itu menimbulkan keprihatinan tentang kemungkinan pecahnya krisis konstitusional, jika presiden baru tidak diumumkan sesuai jadwal pada 30 Juni mendatang.

Aquilino Pimentel, seorang senator oposisi, menyampaikan petisi kedua yang isinya meminta Mahkamah Agung menghentikan penghitungan suara. Alasannya, Kongres sedang reses sehingga penghitungan tim tersebut ilegal.

MA menolak petisi yang pertama, pekan lalu. ''Dengan berakhirnya eksistensi Kongres Ke-12 secara hukum, semua masalah yang belum terselesaikan dan acara kerja dihentikan secara otomatis, sesuai batas waktu eksistensi Kongres,'' kilah Pimentel.

Dia berpendapat, penghitungan suara hasil pemilu tersebut menjadi inkonstitusional, karena dilakukan oleh suatu Kongres yang sudah tidak absah secara konstitusional.

Poe Panaskan Suasana

Berdasarkan penghitungan suara tidak resmi lembaga independen Namfrel dan juga penghitungan sejauh ini oleh komisi Kongres, Arroyo sedikit mengungguli Poe Jr.

Koran-koran melaporkan, para anggota oposisi berencana keluar dari tim Kongres tersebut, sebagai upaya untuk menyulut aksi protes massal.

Aksi turun ke jalan massa - yang populer dengan sebutan people power - telah dua kali menggulingkan pemerintahan di negara anggota ASEAN tersebut.

Poe, dalam pemunculan di depan publik yang jarang dia lakukan sejak pemilu lalu, menambah panas suhu politik ketila dia pekan lalu mengatakan Arroyo pasti menjadi ''presiden gadungan'' jika terpilih melalui penghitungan suara yang cacat hukum.

Bahkan banyak kalangan oposisi mengatakan, masa jabatan pertama Arroyo (sejak 1998) adalah ilegal. Sebab, pada waktu itu dia wakil presiden yang diangkat menjadi presiden setelah people power menggulingkan Josep Estrada (juga aktor film dan teman dekat Poe).

Estrada jatuh dari kekuasaan oleh demonstrasi ''people power'', sama dengan Ferdinand Marcos pada 1986.

Sementara itu, Kepolisian Filipina mengingatkan Poe bahwa gerilyawan komunis telah mengirimkan dua pembunuh ke Manila dengan misi untuk membunuhnya dan juga menghabisui tokoh-tokoh lain oposisi.

Desas-desus tentang kecurangan, keanehan, dan aksi protes, menjadi bagian dari setiap pesta demokrasi di Filipina. Namun para investor dan pengamat politik semakin prihatin ketika perseteruan berlarut-larut.(rtr-ben-30)