logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 17 Juni 2004 WACANA
Line

Pelayanan Kesehatan di Era Globalisasi

Oleh: Rochmanadji Widajat

PARADIGMA pelayanan di dunia kesehatan kini sudah berubah, dari pandangan lama "pemberi jasa pelayanan" yang merasa sangat berjasa kepada si pasien, berubah menjadi "pelayan jasa kesehatan" yang menganggap pasien sebagai pelanggan (customer oriented).

Jangkauan pelayanan kesehatan pun makin meluas dan proaktif, tidak sekadar mengobati penyakit dan merehabilitasi kesembuhan, tetapi juga aktif mencegah penyakit dan menggalang keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan masalah kesehatan.

Dampak positif era globalisasi yang menghalalkan liberalisasi perdagangan dan tarif secara global (GATT-General Agreement on Trade and Tariff, 1993) adalah terjadinya capital inflow, transfer informasi, ilmu dan teknologi, penambahan lowongan kerja serta memberikan kesempatan konsumen untuk memilih produk bermutu lebih banyak. Namun harus dicermati juga dampak negatifnya, terutama bagi negara berkembang yang belum siap.

Misalnya akan terjadi persaingan yang tidak imbang antara produk dalam negeri dan produk luar negeri, yang mengakibatkan antara lain matinya produksi dalam negeri, meningkatnya jumlah pengangguran, dan lain-lain.

Negara yang kuat modal dan teknologi akan mudah menguasai atau menjajah secara ekonomi negara lain yang belum siap tersebut, sehingga memberikan peluang terjadinya Neocapitalism (Stiglitz JE, 2002 cited Ahmad Djojosugito, 2002).

Sikap Indonesia

Dalam GATT yang terpenting adalah kesepakatan perihal hak cipta (TRIPS) dan perihal jasa (General Agreement on Trade in Service atau GATS). Jasa kesehatan termasuk GATS di dalam sektor Health Related Social Services, subsektor Medical and Dental Services, Hospital Services and Private Hospital Services.

Menurut GATS, pasokan jasa-jasa kesehatan dapat melalui modus, antara lain:

1. Pasokan lintas perbatasan, misalnya melalui telemedicine, pemasaran melalui internet, iklan agar pasien dirujuk ke RS di Singapura, dan lain-lain.

2. Konsumsi luar negeri dan dalam negeri bebas mencari pelayanan ke luar negeri, misalnya orang-orang kaya Indonesia yang pergi ke luar negeri (Singapura, China, Australia) untuk berobat, cek kesehatan, cangkok ginjal, dan lain-lain.

3. Kehadiran komersial, pemasok asing bebas menanam modal, mendirikan, mengoperasikan, dan membangun cabang badan usaha di bidang perumahsakitan, misalnya RS Glenn-Eagle di Jakarta.

4. Kehadiran perorangan, membolehkan para manajer, dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan asing lainnya masuk dan bekerja di Indonesia atau sebaliknya.

Negara Indonesia secara resmi belum menentukan jadwal pembebasan perdagangan sektor/subsektor jasa kesehatan secara global. Namun untuk tingkat AFTA (ASEAN Free Trade Area) telah dirasakan adanya nuansa liberalisasi, dengan masuknya ke Indonesia investor industri RS, tenaga ahli, dan iklan/promosi kesehatan dari negara Singapura, Malaysia, dan Thailand secara luwes, akhir-akhir ini.

Jawa Tengah

Di Jawa Tengah terdapat lebih dari 150 buah rumah sakit (RS) besar dan kecil, dengan berbagai status. Seperti RS Pemda, RS Pemerintah Pusat (Depkes, Dephankam), RS Swasta (profit/non-profit) serta RS Perjan (BUMN non-profit).

Meskipun organisasi dan sistem manajemennya juga bervariasi luas, diharapkan ada kecenderungan membaiknya sistem manajemen di beberapa RS milik swasta dan RS pemerintah, karena kini Direksi/Pimpinan RS banyak dijabat oleh dokter dengan kompetensi memadai. Antara lain S2 manajemen dan memahami masalah kepemimpinan.

Bahkan manajer madya (Kepala Bagian/Bidang) juga banyak yang berijazah S2. Namun kenyataan pada saat ini, sebagian mereka masih berkutat pada rutinitas kegiatan RS sehari-hari (yaitu pengobatan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan kegiatan penunjang), yang diperberat oleh rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak krismon yang berlarut-larut.

Institusi RS adalah wadah kegiatan pelayanan publik yang padat modal, padat IPTEK, dan padat karya. Di sana bergabung banyak SDM dari berbagai profesi dan motivasi kerja, sehingga para manajer dan pimpinan RS memang seharusnya menguasai manajemen SDM secara praktis, efektif, dan efisien.

Namun di beberapa RS telah terjebak dalam kasus menghadapi ulah SDM-nya sendiri, akibatnya SDM profesional yang seharusnya secara sinergik menjadi internal srength (melaksanakan service deliverydengan cepat & tepat) merosot menjadi internal weaknesses. Dengan demikian, hal itu mengurangi pendapatan RS atau bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut, karena kinerjanya pindah sebagai part timer di RS pesaing yang memberi jasa medik lebih menarik.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka menepis masuknya alat-alat kesehatan canggih yang tidak diikuti keagenan di Indonesia, dan adanya jaminan layanan purnajual yang memadai.

Sejalan makin meningkatnya tingkat pengetahuan dan arus informasi global, maka peran dan sikap masyarakat sebagai konsumen jasa RS semakin choosy (suka pilih-pilih) dan kritis terhadap mutu pelayanan RS yang diterima, serta semakin aktif menginginkan kepuasan dan kenyamanan sebagai pelanggan.

Citra RS milik pemerintah (terutama RS pendidikan) dalam hal ini rata-rata kurang baik dibandingkan dengan RS swasta, karena para manajernya ("birokrat") kurang memiliki jiwa dan visi kewirausahaan seperti manajer pada RS swasta.

Meningkatkan Daya Saing

Kalau institusi RS-nya telah bergabung di dalam organisasi Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi), para manajer RS bersama manajer pelayanan kesehatan pada umumnya diharapkan bergabung dalam organisasi Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia (Permapkin). Melalui organisasi tersebut anggota dapat mengikuti acara seminar atau diklat untuk peningkatan kompetensi manajer (peningkatan ilmu, keterampilan, dan attitude) dan memperluas wacana dan kerja sama untuk meningkatkan daya saing baik individual, nasional maupun global. Untuk wilayah Jawa Tengah pengurus Permapkin beralamat RS Dr Kariadi, Jl Dr Sutomo 16 Semarang.

Mirip dengan tingkatan manajerial di dalam setiap perusahaan, di dunia perumahsakitan juga dikenal kategori manajer puncak (direksi), manajer madya (kepala bagian/bidang), dan manajer lini depan. Pemerintah bersama perhimpunan profesi dapat menyusun standar kompetensi manajer pelayanan kesehatan di Indonesia yang terbagi dalam beberapa standar.

Dari standar kompetensi manajer RS yang sama di Indonesia maka kurikulum pendidikan dan rencana Program Sertifikasi (pengakuan kompetensi) serta Program Pemberian Lisensi (pemberian izin bekerja) bagi para Manajer RS akan dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

Program sertifikasi dan lisensi manajer RS adalah demi menjaga kualitas para manajer pada umumnya, sekaligus mampu menepis kemungkinan membanjirnya tenaga kesehatan dan manajer asing datang ke Indonesia. Misalnya disyaratkan harus mengerti adat istiadat masyarakat, mengerti bahasa Indonesia serta mau melayani segala lapisan masyarakat termasuk orang miskin.

Datangnya era globalisasi tidak dapat dan memang tidak perlu kita cegah, yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi dampak positif dan mencegah dampak negatifnya. Usaha peningkatan kompetensi individual dan daya saing nasional merupakan pilihan utama agar para manajer pelayanan kesehatan Indonesia tetap kukuh sebagai tuan rumah di negara sendiri. Di samping itu, pemerintah seharusnya senantiasa memfasilitasi dalam bentuk penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, dan pengawasan yang efektif serta efisien.(18s)

-dr Rochmanadji Widajat SpA(K) MARS,Ketua Permapkin /Sekretaris Persi Jawa Tengah.


HexWeb XT DEMO from HexMac International

Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Liputan Pemilu
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA