TEGAL - Pemkot Tegal sebagaimana telah diberitakan kemarin (SM, 10/6) akan membangun rumah sederhana untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot. Namun muncul kesan kontroversial karena perumahan serupa di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat yang dibangun sekitar 10 tahun lalu, hampir 75% kini statusnya dimiliki pihak lain yang bukan PNS.

Menurut keterangan kemarin, dari 70 unit RSS di Muarareja, PNS yang masih bertahan memiliki rumah itu sekitar 20 orang. Lainnya dijual ke pihak lain, umumnya juragan ikan (nelayan). Rumah yang sudah diperbaiki itu bisa laku Rp 70 juta lebih.

Meski begitu, kompleks rumah serupa di Jl Nanas, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat yang dibangun bersamaan dengan RSS Muarareja, ternyata masih banyak dimiliki PNS. Menurut penuturan salah seorang penghuni, Drs Heru Setyawan, dari 68 unit RSS yang sudah dijual ke pihak lain paling-paling 10 unit.

Kepala Kelurahan Muarareja Ir Haryana kemarin membenarkan, banyak PNS yang sudah menjual rumahnya. Namun rumah yang sudah dijual paling-paling 35 unit. Pada umumnya, alasan PNS menjual rumahnya karena tinggal di sana sulit mendapatkan air bersih. Alasan lainnya adalah ingin membeli rumah di lokasi lain dengan ukuran lebih besar. "Pembelinya kebanyakan nelayan. Mereka tertarik karena lingkungan sudah tertata," ujarnya.

Rambu-rambu

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dra Suliestyaningsih mengaku telah mendengar bahwa banyak PNS yang menjual RSS. Untuk itu dia akan berusaha mengantisipasi kemungkinan calon penghuni kompleks rumah PNS baru di Kelurahan Debong Lor dan Kaligangsa.

Namun kalau dilihat dari kesejahteraan, dia tak keberatan PNS menjual rumah, asal bisa untuk membeli rumah lagi dengan ukuran yang lebih luas. "Kalau ditimbang dari unsur kesejahteraan, penjualan RSS itu tidak haram. Namun kami tetap akan membuat rambu-rambu agar PNS tak menjual rumah," tandasnya.

Salah satu caranya, ujar Suliestyaningsih, pihaknya akan meneliti secara saksama sehingga PNS yang akan membeli itu benar-benar belum mempunyai rumah. Saat ini, kata dia, BKD terus menyeleksi data-data yang diajukan oleh sekitar 1.300 pendaftar. Para pendaftar itu ternyata semua PNS dari golongan I - IV. (aj-17n)