SUKOHARJO- Dugaan bahwa pemilih dalam pemilihan umum presiden lebih banyak ketimbang pemilihan umum legislatif meleset. Setelah pendataan ulang, pemilih berkurang 16.400 orang.

Anggota KPUD Sukoharjo Kuswanto SH menyatakan semula diperkirakan pemilih meningkat sekitar 10% karena ada penambahan pemilih dari pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri. Namun setelah diteliti banyak warga masyarakat terdaftar dua-tiga kali dalam pemilu legilsatif.

''Memang ada kesalahan dalam pendaftaran, terutama warga dari luar daerah. Semula mereka sudah kami daftar di sini karena kos dan kerja di sini. Ternyata mereka juga didaftar di daerah asal,'' ujarnya.

Dia mengakui dalam pendataan ulang ada penambahan pemilih baru dan pemilih pemula 14.094 orang. Namun setelah ditotal keseluruhan jumlah pemilih malah berkurang karena banyak yang didaftar dobel. Pemilih keseluruhan dalam pemilihan presiden 609.894 orang, sedangkan pada pemilihan umum legislatif 626.294 orang. ''Untuk kepastiannya besok (hari ini-Red) kami lakukan pengecekan akhir.''

Ketua KPUD Khomsun Nur Arif SAg menyoroti kebelumcairan dana pemilihan presiden Rp 2,4 miliar. Dia menduga itu terjadi karena perubahan anggaran 2004 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ke DPRD belum disetujui.

''Nota perubahan APBD baru disampaikan Bupati hari ini (kemarin-Red). Mudah-mudahan usulan kami bisa diakomodasi sehingga pemilihan presiden lancar.''

Dana Pemilu

Apakah keterlambatan pencairan dana memengaruhi pemilihan presiden? Khomsun mengakui itu belum memengaruhi kegiatan KPU. Khususnya selama masa kampanye ini, karena KPU masih memiliki anggaran dana yang diajukan pada pemilihan umum legislatif. "Sampai saat ini untuk melaksanakan tugas KPU Sukoharjo menggunakan anggaran dana pemilu sampai bulan ketujuh yang diajukan pada pemilihan umum legislatif.''

Dana Rp 2,4 miliar yang diajukan kali ini, kata dia, akan dialokasikan ke KPPS di seluruh Kabupaten Sukoharjo. "Rp 1,4 miliar kami alokasikan ke seluruh KPPS. Bayangkan, untuk PPS kami alokasikan honor Rp 100.000/orang dan PPK Rp 300.000/orang. Belum lagi untuk menunjang pemilihan presiden pada 5 Juli tentu butuh dana tidak sedikit.'' (G10-86)