KAJEN - Meski banyak pihak menilai penanganan berbagai kasus korupsi di Tanah Air belum memuaskan, Jaksa Agung MA Rachman menganggap pihaknya telah maksimal dalam menangani kasus korupsi.

Selama periode 2002, 580 lebih kasus korupsi telah diproses sampai ke meja hijau, sedangkan pada Januari-April 2004, 106 berkas kasus karupsi telah ditangani.

"Apakah dengan meningkatnya penanganan kasus korupsi sampai 100% menurut Anda tidak maksimal?" tegasnya saat dicegat wartawan di sela-sela peresmian Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan pemugaran Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar di Kajen, belum lama ini.

Dia menandaskan, pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan kerah putih tidaklah mudah. Namun, pihaknya mengaku tetap akan berbuat seoptimal mungkin dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi. Proses hukum tidak hanya ditangani kejaksaan, tapi juga aparat hukum yang lain yaitu kepolisian dan peradilan.

"Kita tidak bisa memproses berkas tuntutan jika tidak ada pengajuan dari kepolisian. Begitu juga pemutusan hukuman bergantung pada pengadilan," ujarnya.

Pilpres

Didampingi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejaksaan Agung H Kemas Yahya Rahman SH, Bupati Pekalonan Drs H Amat Antono, Jaksa Agung juga mengaku telah menyelesaikan 24 berkas kasus pelanggaran HAM berat.

Adapun soal pelanggaran dalam proses pemilihan presiden, ujar Rachman, akan ditindak sesuai dengan aturan yang belaku. "Selain kejaksaan, di situ ada Panwas, polisi, dan peradilan. Jadi, prosesnya akan seperti biasa sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Saat memberikan sambutan, Rachman meminta agar seluruh aparat kejaksaan di Kabupaten Pekalongan dan Karanganyar meningkatkan profesionalisme dan kinerja.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono mengemukakan, pembukaan Kantor Kejaksaan Negeri diharapkan lebih meningkatkan perkembangan Kota Kajen. Dia meminta instansi vertikal mendukung keberadaan instansi di Kota Santri itu.(G16-74e)