PEMALANG - Sikap DPC PPP tetap tegas terhadap kader dan pengurus yang ketahuan masuk tim sukses capres lain. DPC akan melaporkan langsung kepada DPP. Adapun pemberian sanksi akan disesuaikan dengan aturan partai.

Hal itu dikemukakan Ketua DPC H Abdul Bashir menanggapi kedua kadernya yang diisukan masuk dalam tim sukses pasangan Mega-Hasyim Muzadi. Mereka adalah Agus Mu'Tasyim Billah SPd dan Amin Abdullah. Keduanya menjadi bendahara dan koordinator wilayah selatan dalam Komando Bela Mega-Muzadi (KBMM).

Di tempat terpisah Sekretaris DPC Muntoha SH mengungkapkan, Agus yang dalam kepengurusan partai sebagai Ketua PAC Taman, sedangkan Amin Abdullah sebagai Sekretaris PAC Watukumpul, telah diklarifikasi Senin (7/6) lalu. Keduanya juga mengakui telah dimasukkan dalam tim KBMM.

"Ketika diklarifikasi Agus mengatakan namanya dicatut. Adapun Amin secara jantan mengakui dengan sengaja masuk ke tim KBMM. Sebab saat itu tidak tahu kalau PPP mempunyai capres sendiri," katanya kemarin.

Dalam klarifikasi keduanya mengaku telah mengundurkan diri dari tim kampanye capres lain. Kendati demikian keduanya sudah bisa dikatakan melakukan indisipliner sehingga bisa mendapat sanksi pemecatan. Namun DPC tidak bisa memutuskan sendiri hukuman itu. Sebab yang berwenang adalah DPP.Karena itu hasil klarifikasi akan dilaporkan kepada DPP.

Pencatutan Nama

Seperti diberitakan (Suara Merdeka, 7/6), nama Agus muncul dalam pengurus KBMM. Padahal sebelumnya dia tidak ikut dalam rapat dan pertemuan-pertemuan yang membahas pembentukan KBMM. Pencatutan nama itu berakibat fatal bagi Agus. Sebab DPC PPP menganggap dia melanggar aturan partai.

Menurut Agus, kejadian itu berawal ketika sambil bergurau Ketua KBMM Slamet Efendi SE menawari dia masuk ke dalam tim sukses capres dari PDI-P. Pada saat itu dia sambil bergurau menjawab bisa-bisa saja. Ternyata hal itu ditanggapi serius sehingga tiba-tiba namanya ikut dalam kepengurusan KBMM.

Dia menyayangkan kenapa DPC PPP dan tim kampanye Hamzah-Agum tidak berusaha mengklarifikasi tentang hal itu kepadanya. Seorang pengurus DPC malah melaporkan hal itu ke DPP.

Namun menurut Muntoha, surat panggilan klarifikasi sudah dikirim jauh sebelumnya. Apakah surat itu diterima atau tidak oleh yang bersangkutan, panggilan klarifikasi tidak dipatuhi. Setelah persoalannya meruncing seperti sekarang, Agus baru datang ke DPC untuk diklarifikasi. (sf-20i)