PENUNGGAK kredit usaha tani (KUT) yang belum melunasi pinjaman akan tetap ditagih oleh pemerintah. Untuk menagih mereka, Pemkab melalui SK Bupati Nomor 520/145/2004 tanggal 13 Maret 2004 telah membentuk tim penagih KUT yang diketuai Kepala Kantor Pemberdayaan Koperasi dan Pengusaha Kecil-Menengah Ir Budiharso Dwi Hartono.

"Tim yang dibentuk ini merupakan penyempurnaan dari tim sebelumnya dengan melibatkan Bawasda, kepolisian, dan kejaksaan," kata Sekretaris Tim H Rismono Prawiro SH, kemarin.

Dari ribuan penunggak KUT, kata Rismono, terdapat sekitar 500 pegawai negeri sipil (PNS) di 17 kecamatan.

Untuk menagih PNS yang terlibat utang KUT kini terus dilakukan pendataan ulang. Sampai kemarin dari 17 kecamatan baru data 8 kecamatan yang masuk, yakni 287 PNS dengan total pinjaman Rp 819,3 juta.

Rismono menyebutkan, kendala penarikan tagihan KUT pada umumnya terbentur oleh banyaknya areal tanaman yang gagal panen karena terserang hama. Selain itu, karena harga bawang merah dan padi yang kurang menguntungkan petani.

"Kurang efektifnya penagihan oleh penyalur, baik KUD maupun LSM karena keterbatasan kemampuan peminjam," katanya sambil mengatakan, sikap mental petani untuk mengembalikan utang sangat rendah.

Khusus untuk PNS penunggak, tim akan lebih mengefektifkan penagihan lewat instansi tempat mereka bekerja. Dalam catatan tim, dari 287 PNS terdapat 117 guru SD, yang lain pegawai kecamatan dan Pemkab. "PNS ini mestinya menjadi contoh petani. Karena itu, diharapkan mereka mengembalikan pinjamannya," ujar dia.

Apakah cara penagihan kepada PNS akan melalui pemotongan gaji? Rismono belum berani melangkah ke arah itu. Namun, untuk sementara hal itu akan diserahkan kepada dinas mereka masing-masing untuk membantu menagih. "Syukur bila saat gajian mereka mau mencicil pinjaman,"

Dalam menagih kepada petani, tim lewat koodinasi dengan dinas terkait berusaha menangani hama terpadu, selain mengatur tata pola tanam dan membantu memfasilitasi pemasaran.

Dengan cara tersebut, diharapkan produksi akan meningkat dan mereka bisa menyisihkan hasil panen untuk membayar utang. (Wahidin Soedja-17e)