KEBUMEN- Menyusul masuknya beberapa pengurus dan kader NU dalam tim sukses pasangan capres dan cawapres tertentu, kini muncul wacana penyelenggaraan konfercablub di Kebumen.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua PCNU Drs M Dawamudin MAg kemarin, menanggapi sikap Ketua MWC NU Alian KH Supyan, yang mengancam akan menonaktifkan pengurus yang menjadi tim sukses dengan cara sendiri.

Dawamudin menekankan, pihaknya setuju dengan usulan pengurus NU yang menjadi anggota tim sukses non-aktif. Namun, perlu dimintakan klarifikasi terlebih dulu terhadap personel PCNU.

Dawam mengakui, meski sudah ada informasi melalui media, sejauh ini belum ada juklak tentang nonaktif tersebut dari PBNU. Dia mencontohkan, dirinya sebagai pengurus NU dan PNS otomatis tidak diizinkan masuk tim sukses.

Namun Dawam kurang setuju dengan langkah kader NU yang tidak konstitusional. Sebab, lanjut dia, pengurus PCNU saat ini dipilih lewat konfercab sehingga bila ada warga NU merasa tidak puas dengan kinerja PCNU, sebaiknya dilakukan dengan mekanisme konstitusional.

''Misalnya minta secara resmi penyelenggaraan konfercablub. Asal sudah ada 2/3 pengurus ranting dan MWC se-Kebumen yang meminta, otomatis PCNU akan melaksanakan amanat tersebut,'' tandas Dawam.

Berbau Kolonial

Menanggapi imbauan agar para kiai NU di Kebumen kembali ke habitat dan tidak usah ikut dalam proses politik ataupun dukungpmendukung, Dawamudin yang juga pengajar STAINU Kebumen itu menilai, pandangan tersebut agak berbau kolonial.

Menurut pendapat dia, sebaiknya para kiai dan ulama memang lebih mengutamakan mengasuh pondok dan membimbing umat. Namun juga tidak ada salahnya, para kiai dan ulama memiliki kepedulian terhadap politik.

Dawam menekankan, pendapat para kiai dan ulama tidak boleh berurusan dengan politik itu adalah warisan kolonial Belanda. Pada era penjajahan, para ulama dan kiai dibebaskan untuk beribadah menjalankan ajaran Islam namun ''diharamkan'' memasuki wilayah politik.

Terkait dengan larangan memilih presiden perempuan, Dawam menyarankan, agar tidak hanya dipahami dari hadis Rasul namun juga kondisi Islam kontemporer. Di samping itu, perlu pemahaman konstektual serta hermeneutik. Para pakar Islam pun kini telah mengizinkan perempuan menjadi pemimpin termasuk presiden.

Dia mengimbau elite politik untuk tidak memolitisasi agama demi kepentingan politik. Apalagi dalam kultur NU, perbedaan pendapat terkait dengan persoalan fikih merupakan sesuatu yang biasa.(B3-76j)