BOROBUDUR- Kepala Dinas Kehutanan Jateng Hertiarto mengatakan, tidak ada gusur-menggusur tanah milik rakyat dalam menjadikan kawasan hutan milik Perhutani menjadi Taman Nasional Merapi dan Merbabu.

''Kalau khawatir akan ada penggusuran, hal itu tidak beralasan. Karena para petani seputar kedua gunung tersebut, 98% sudah tahu batas tanah milik rakyat dan hutan milik negara,'' katanya, kemarin.

Menurutnya, munculnya Kepmenhut nomor 134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Hutan di Gunung Merapi dan Kepmenhut semacam nomor 135/MENHUT-II/2004 untuk hutan di Gunung Merbabu, kedua surat bertanggal 4 Juni 2004, melalui proses lama.

Hertiarto menyebutkan, DIY memiliki gagasan untuk menjadikan hutan di Gunung Merapi sebagai taman nasional. Adapun tujuannya semata dimaksudkan untuk konservasi. Ide tersebut ditawarkan ke Jateng karena sebagaian besar hutan gunung itu masuk Provinsi DIY.

''Gubernur Jateng setuju. Bahkan yang diusulkan bukan hanya hutan di Gunung Merapi, melainkan juga di Gunung Merbabu menjadi Taman Nasional. Sosialisasi rencana itu sudah lama, dan Walhi juga diajak bicara,'' katanya.

Proses selanjutnya, Pemprov Jateng menangani hutan di Merbabu, sedangkan Pemprov DIY bekerja sama dengan UGM mengurusi hutan Merapi.

''Taman Nasional ini selanjutkan menjadi milik dunia. Dana-dana bantuan internasional bisa mengalir untuk upaya konservasi Taman Nasional,'' ungkap Hertiarto.

Taman Nasional tidak akan merugikan rakyat. Tetapi justru akan menguntungkan, karena menumbuhkan peluang usaha baru bagi penduduk sekitarnya.

Tidak akan ada bangunan hotel berbintang seperti yang diisukan selama ini. Petani tetap diperbolehkan mencari rumput untuk pakan ternak. Bahkan lebih dari itu, bisa menjadikan sebagian kamar rumahnya sebagai home stay. Dapat pula menjadi pemandu dan profesi lain yang mendukung taman tersebut.

''Yang jelas, Taman Nasional bukan untuk tempat maksiat. Karena bila memang berniat akan berbuat maksiat, umumnya orang memilih tempat tertutup. Bukan di alam terbuka kompleks Taman Nasional,'' katanya.

Tetapi untuk zonasi Taman Nasional, dia mengakui belum dilaksanakan. Karena itu diperlukan dialog dengan rakyat sekitarnya serta Pemda setempat, termasuk DPRD.

Di depan para pejabat Pemda dan anggota DPRD Kabupaten Magelang, Hertiarto menilai, pemberitaan koran mengenai Taman Nasional Merapi dan Merbabu terjadi distorsi.

''Mestinya kalau tidak mengerti tanya, bukan menolak. Ini persis unjuk rasa di Yogyakarta belum lama ini. Seusai kami bicara dengan Sri Sultan HB X, sejumlah orang membentang spanduk bertuliskan menolak Taman Nasional. Oleh Sri Sultan, ditanya karepmu piye? Tidak saya sangka ternyata mereka bermaksud menanyakan soal Taman Nasional. Yang mengherankan, wong belum tahu kok menolak Taman Nasional,'' paparnya.

Kepala Dinas Kehutanan Jateng itu mengemukakan, pengelola Taman Nasional nantinya Balai Konservasi bekerja sama dengan PT Perhutani dan Pemda setempat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Walhi DIY bersama rakyat beberapa desa sekitar Merapi akan ramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magelang, Rabu (9/6), untuk mempertanyakan perihal Taman Nasional Merapi Merbabu. (pr-76s)