KUDUS- Menyambut Hari Lingkungan Hidup, sejumlah aktivis dan pemerhati lingkungan hidup melakukan aksi unjuk rasa di depan Alun-alun Simpang Tujuh, Sabtu (5/6). Mereka yang menyebut dirinya Aliansi Masyarakat Anti-Eksploitasi Lingkungan Hidup (AMAE-LH), terdiri atas Kipas, Kusuma, Permata, Brigade Al-Qudsy, dan Ampera. Mereka menuntut keberpihakan lingkungan pada sejumlah regulasi yang ditetapkan Pemkab.

Menurut Koordinator aksi Ir Budi Yuwono, ada beberapa isu lingkungan di Kudus yang harus segera disikapi oleh Pemkab. Antara lain pembangunan PLTU Pura, instalasi pembuangan air limbah (IPAL) terpadu, dan pengembangan hutan kota. Terkait dengan permasalahan PLTU Pura, Budi Yuwono menganggap pembangunan proyek tersebut masih menimbulkan berbagai dampak bagi lingkungan sekitarnya, meskipun perusahaan telah mempunyai sarana IPAL.

''Di kawasan Jati Kencing dan anak sungai di sekitar Tanggunglangin telah tercemar karena proyek tersebut,'' katanya.

Hal lain yang disikapi dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah janji Pemkab untuk membangun IPAL terpadu untuk industri kecil yang rawan pencemaran lingkungan. Namun, hingga kini janji tersebut belum ada realisasinya. Mengenai permasalahan hutan kota, Pemkab hendaknya perlu melakukan beberapa pembenahan karena kondisinya selama ini dianggap belum optimal.

Menolak

''Kondisi hutan kota di Jekulo masih belum layak, sebab kualitas dan kuantitas tanaman serta perawatannya sangat jauh dari optimal,'' lanjut Budi.

Dalam kesempatan tersebut AMAE-LH juga menolak rencana pembangunan kota satelit di Kecamatan Dawe. Menurut mereka, pembangunan kota satelit itu akan mempersempit daerah resapan air. Sebab, Kecamatan Dawe selama ini dikenal sebagai kawasan resapan air bagi Kabupaten Kudus. Selain itu, aliansi tersebut juga menuntut Forum Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (FKPSA-LH) dibubarkan.

''Beberapa kebijakan mereka lebih berpihak pada pemerintah dan sama sekali menyentuh advokasi lingkungan,'' jelas Budi.

Selain AMAE-LH, Mapala Arga Dahana dari Universitas Muria Kudus (UMK) juga melakukan aksi unjuk rasa pada waktu hampir bersamaan. Dalam orasinya mereka menuntut Pemkab meninjau ulang pembangunan PLTU Pura dan pembuatan jalan tembus Kudus-Pati-Jepara melalui area hutan lindung pegunungan Muria. Selain itu, komunitas tersebut juga mengimbau agar pemerintah membuat kajian lebih mendalam, sebelum memutuskan kelanjutan proyek PLTU Muria. (ton-90s)