SABTU 5 Juni 2004 Kabupaten Boyolali berusia 157 tahun. Usia yang masih relatif muda dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Namun usia bukan sebuah ukuran untuk menilai sebuah kabupaten/kota berhasil atau tidak. Keberhasilan pembangunan pada segala aspek ditentukan oleh keterpaduan antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk meraih keberhasilan pembangunan di semua aspek, Pemkab Boyolali menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan. Karena itu dalam HUT kali ini diambil tema "Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Boyolali Kita Tingkatkan Persatuan dan Kasatuan serta Kesetiakawanan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Pengangguran"

Bupati dr H Djaka Srijanta didampingi Kepala Kantor Informasi, Komunikasi dan Kehumasan (KIKK) Drs Kristiana kepada wartawan kemarin mengatakan, upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran memang selalu mendapat prioritas. Pada 2002 Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada Pemkab untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4%-5 %. Karena itu, pihaknya terus berusaha menekan angka kemiskinan dengan berbagai cara.

Jumlah warga Boyolali yang dikategorikan prasejahtera pada 2002, ujar Bupati, mencapai 96.000 orang. Dalam perkembangannya, angka kemiskinan itu bisa ditekan. Hingga sekarang jumlah warga yang dikategorikan miskin berkurang menjadi 66.000.

"Ini berarti sudah melampaui target atau harapan Pemerintah Pusat," kata Bupati.

Untuk menekan angka kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan, pihaknya melakukan berbagai cara. Di antaranya, memberikan bantuan modal usaha, bantuan itik, gaduhan sapi, pemugaran rumah, bantuan pendidikan, kesehatan.

Semua upaya tersebut ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan warga dari kemiskinan.

"Salah satu kriteria seseorang dikatakan bebas dari kondisi prasejahtera adalah cukup sandang, pangan, dan papan. Ini perlu saya tegaskan karena masih ada warga yang belum bisa memenuhi makan tiga kali sehari," katanya.

Bupati mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan kini diprioritaskan pada warga di Desa Sempu, Kecamatan Andong. Sejak 1986 beberapa warga di desa tersebut menekuni profesi sebagai penambang pasir.

Pekerjaan itu memiliki risiko tinggi sehingga sejak 1986 sudah delapan orang meninggal saat menggali pasir atau mengeduk tanah.

Padahal, upah yang diterima relatif sedikit. Upah yang diterima satu kelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang hanya Rp 20.000-Rp 30.000/hari.

Karena itu untuk mengubah profesi mereka, pemerintah akan memberi keterampilan kepada 51 kepala keluarga yang terdiri atas 138 jiwa.

Keterampilan itu seperti menjahit, tukang las, kerajinan, dan mengecat mobil. "Melalui cara ini saya yakin penghasilan mereka akan meningkat selain menghindari risiko pekerjaan," katanya. (Suti Harjoyo-49i)